Laporan : Tim Kabar Publik
Editor : Ismail Abas/ Mahmud Marhaba
GORONTALO (KP) – Satuan Tugas (SATGAS) Peradilan Rakyat Indonesia (PRI) hadir di provinsi Gorontalo. Satgas PRI dibawah kepemimpinan Ketua Umum, Mayjen Purn TNI Saurip Kadi mempercayakan Prof. Julianto Kadji, M.Si menjadi Ketua DPD Satgas PRI provinsi Gorontalo serta menyusun pengurus DPC ditingkat Kabupaten/Kota.
Hal ini disampaikan Prof Yulianto Kadji, Rabu (28/11/2018) kepada media ini. Ditegaskan YK, demikian dirinya di sapa, bahwa kehadiran Satgas PRI ini memiliki 4 program yang semua untuk kepentingan rakyat. 4 program itu diantaranya pertama, mengawal proses peradilan hukum di Gorontalo, kedua, mempresure segala bentuk laporan yang sudah masuk di lembaga penyidik, ketiga, menerima pengaduan masyarakat atas kasus peradilan yang dialami dan keempat, memastikan tidak terjadi Pelanggaran HAM dalam proses peradilan.
Prof YK sendiri menerima amanah ini pada Senin, 26 November 2018, di Jakarta. Dirinya pun langsung tancap gas dengan melengkapi pengurus di tingkat DPD dan beberapa pengurus di tingkat kabupaten/ Kota serta menetapkan visi strategisnya, ‘Mengawal Proses Peradilan di Gorontalo Yang Berpihak Kepada Rakyat’.
DPD Satgas Provinsi Gorontalo dan DPC Satgas Kabupaten/ Kota se Provinsi Gorontalo, tegas Prof YK, siap menggebrak dan mengawal proses peradilan hukum agar tetap berorientasi pada kepentingan publik dan tegaknya keadilan untuk rakyat.
“Pastikan tidak ada mafia peradilan, pastikan tidak ada kriminalisasi hukum, pastikan penegak hukum tidak terkooptasi kepentingan penguasa atau yang berperkara, pastikan bahwa hukum tidak tebang pilih dan pilih kasih, pastikan bahwa proses penyelidikan, penyidikan memang benar-benar untuk penegakkan hukum dan bukan orderan,” ungkap Prof Yulianto yang sedang mempersiapkan beberapa pengurus kabupaten Gorut, Pohuwato, Bone Bolango dan kabupaten Gorontalo.
Dengan mengedepanpan Visi Strategisnya, Motto Perjuangan Satgas Peradilan PASTI!!!, maka Posko Satgas siap menerima pengaduan rakyat berkenaan dengan proses peradilan di Gorontalo agar terhindar dari peradilan sesat dan melanggar HAM.
Prof YK sendiri telah membocorkan personil yang bakal diajak bersama dalam organisasi ini, baik yang ada di DPD provinsi Gorontalo maupun pengurus di kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.#(KP)
Komentar