Laporan : Serman Tahala
Editor : YR
JAKARTA [kabarpublik.id] – Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu bersama 197 Penjabat Kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati/Wali Kota se- Indonesia menghadiri pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi meminta agar para kepala daerah dapat mengendalikan inflasi di daerah, menjaga iklim investasi, mengalokasikan dana untuk bantuan sosial serta mengingatkan untuk menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024.
“Para kepala daerah saya minta dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Mengingat saat ini, kondisi dunia internasional yang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Presiden Jokowi dalam arahannya.
Selain itu terkait proses evaluasi terhadap kinerja seluruh penjabat kepala daerah, Presiden minta agar dilakukan setiap hari. Pastikan netralitas ASN terhadap jalannya Pemilu 2024 di masing masing daerah.
“Saya minta agar para penjabat kepala daerah bisa membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu. Tidak intervensi apa pun dan membantu persoalan anggaran agar disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak,” pinta Jokowi.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian juga meminta agar pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional, diantaranya menjaga stabilitas harga pangan dan jasa (inflasi) secara nasional, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, penanganan dampak el-nino, penanganan konflik sosial dan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
Tito berharap agar para Kepala Daerah dapat melaksanakan amanah yang diberikan dalam memimpin daerah dengan memperhatikan 3 aspek yaitu aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat mengendalikan inflasi.
“Saya harap para kepala daerah harus turun langsung ke lapangan dan koordinasi dengan distributor, serta koordinasi dengan Forkopimda dan melakukan rapat-rapat dengan TPID,” pinta Mendagri.
Terkait pelaksanaan pesta demokrasi secara serentak tersebut, Mendagri minta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
