JAKARTA (kabarpublik.id) – Persatuan Wartawan Imigrasi dan Hukum (Perwakum) Jakarta menggelar audiensi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Winarko, Kamis (23/4/26).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara insan pers dan institusi keimigrasian, khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
Audiensi dipimpin Ketua Perwakum Jakarta, Rukmana, didampingi Sekretaris Herdiana, Bendahara Victor, serta penasihat Dadang Rachmat dan Umi Sjarifah. Turut hadir Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Daud Satrya Bhirawa, dan Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Rian Murdini Kasim.
Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Winarko, menyambut baik pertemuan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menjalin kolaborasi yang konstruktif dengan Perwakum Jakarta.
“Kami terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun. Sinergi dengan insan pers penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Imigrasi Jakarta Selatan sebagai satuan kerja berpredikat Zona Integritas terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional.
Sementara itu, Ketua Perwakum Jakarta, Rukmana, mengapresiasi sambutan yang diberikan. Ia menilai audiensi ini menjadi momentum memperkuat kerja sama secara profesional.
“Perwakum siap bersinergi dalam mendukung publikasi kinerja institusi secara positif, akurat, dan berimbang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Perwakum Jakarta juga memaparkan profil organisasi. Mayoritas anggotanya merupakan sarjana hukum dan telah memiliki sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sehingga memiliki dasar profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, khususnya di bidang hukum dan keimigrasian.
Penasihat Perwakum, Dadang Rachmat, menambahkan bahwa sebagian anggota juga menjabat sebagai pemimpin redaksi di berbagai media.
“Kami berkomitmen menjaga kualitas pemberitaan yang profesional dan bertanggung jawab, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial dalam koridor hukum,” katanya.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal kolaborasi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas informasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.
