KARAWANG (kabarpublik) – Peran Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menjaga kedaulatan negara melalui produk identitas dan dokumen resmi sangat penting.
Selain mencetak uang, Peruri, menurut anggota Komisi VI DPR, Muhammad Husein Fadlulloh, memiliki kapasitas strategis untuk memproduksi paspor serta berbagai dokumen autentik negara.
Politisi Gerindra itu menyatakan, masih banyak masyarakat belum tau cakupan tugas Peruri. Menurutnya, Peruri tak hanya bertanggung jawab atas pencetakan uang, tetapi juga memiliki teknologi autentikasi untuk memverifikasi keaslian uang dan dokumen penting negara.
“Penguatan peran Peruri menjadi semakin relevan seiring berkembangnya sistem pelayanan dokumen digital. Komisi VI menyampaikan dukungan agar dapat menjadi penyedia jasa autentikasi dokumen negara, termasuk membuka peluang kerja sama luar negeri,”kata Husein, saat mengunjungi kantor Peruri di Karawang, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025).
Soal kemungkinan peralihan ke uang digital, Legislator Dapil Jabar XI itu menjelaskan, Peruri mulai beradaptasi dan mengembangkan layanan digital sejak beberapa tahun lalu. Upaya itu dinilai sebagai langkah antisipatif agar perusahaan tetap relevan ketika kebutuhan uang fisik menurun di masa depan.
“Dari pemaparan, disebutkan sekitar 80 persen uang yang beredar masih berupa uang kertas. Ini masih memberi ruang bagi Peruri untuk terus menjalankan fungsi utama sembari menyiapkan transformasi,” ucap Husein.
Dikatakan juga, Peruri tengah mengkaji ketersediaan bahan baku dalam negeri, yang hampir 60-70 persen sebetulnya produk kertas dalam negeri dari Jawa Tengah sudah bisa memenuhi pasokan bahan baku pembuatan uang kertas, namun secara kualitas masih kalah dibanding produk impor.
Alternatif bahan selain kertas, seperti polikarbonat, dinilai kurang ramah lingkungan sehingga masih dikaji lebih jauh.
Ia juga menyoroti sejumlah regulasi yang dibuat untuk memperkuat posisi Peruri, namun implementasinya belum optimal. Karena itu, koordinasi dengan kementerian terkait akan ditingkatkan agar penggunaan layanan Peruri dapat dimaksimalkan instansi pemerintah.
“Komisi VI berencana menggelar rapat gabungan dengan sejumlah kementerian, diharapkan dapat memperkuat sinergi dan memberi kepastian arah bagi transformasi Peruri ke depan,” katanya.
