GORONTALO [kabarpublik.id] – Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat terkait mutu layanan kesehatan.
Hal itu terlihat dengan diadakannya pertemuan forum kemitraan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan di Kabupaten Gorontalo tahun 2024, Senin (10/6/2024), di ruang madani Kantor Bupati Gorontalo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Dr. Roni Sampir, mengatakan bahwa BPJS Kesehatan telah memaparkan berbagai aspek terkait mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Gorontalo, termasuk gambaran mengenai iuran BPJS.
“BPJS Kesehatan telah memberikan gambaran mengenai berbagai aspek pelayanan, termasuk masalah yang perlu kita benahi seperti keterlambatan pemeriksaan di poliklinik, keluhan terkait pelayanan obat-obatan, serta rumah sakit rujukan yang merujuk kembali pasien ke klinik-klinik,” ujar Roni.
Menurut Roni, Pemerintah Daerah akan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.
“Kami akan membahas hasil rapat ini dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Ombudsman, Direktur RSU, Kepala Puskesmas, serta organisasi profesi kesehatan. Kami berencana membuat kesepakatan dengan mereka dan sudah meminta pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, serta BPJS untuk segera merancang pertemuan guna membahas solusi,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 30 miliar rupiah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang baik melalui program Universal Health Coverage (UHC). Dengan program UHC ini, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
“Kami berharap pertemuan lanjutan ini dapat meminimalisir keluhan masyarakat. Anggaran yang telah kami siapkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” pungkas Roni.
Komentar