JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah menegaskan percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (25/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan langkah konkret optimalisasi sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan impor energi.
Bahlil menyampaikan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 13 proyek hilirisasi tambahan dengan total investasi sekitar Rp239 triliun yang kini memasuki tahap finalisasi.
“Selain proyek yang sudah berjalan, kami siapkan tambahan hilirisasi dengan nilai investasi besar untuk segera difinalisasi,” ujar Bahlil di Hambalang, Bogor.
Di sektor energi, pemerintah mengarahkan optimalisasi potensi domestik, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) guna memperkuat swasembada energi.
“Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi, baik etanol maupun biodiesel dari CPO,” katanya.
Bahlil juga melaporkan perkembangan harga komoditas energi dan mineral seperti batu bara dan nikel. Ia menegaskan belum ada perubahan kebijakan, namun pemerintah terus memantau dinamika pasar global.
Meski demikian, pemerintah membuka peluang relaksasi produksi batu bara dan nikel secara terbatas dan terukur. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar harga tetap stabil di pasar internasional.
“Relaksasi dilakukan secara terbatas dengan tetap menjaga keseimbangan supply dan demand serta harga,” jelasnya.
Pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari komoditas strategis tersebut.
“Kemungkinan besar HPM nikel akan kami naikkan,” ungkap Bahlil.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan negara. Ia meminta agar SDA dijaga sebagai aset strategis sekaligus dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara.
Bahlil menegaskan, tahun 2026 akan menjadi momentum penting dalam memperkuat kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah berkomitmen memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah, melainkan memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.
“Kami ingin harga dan produksi sama-sama optimal. Namun jika tidak, jangan sampai sumber daya kita dijual murah,” tegasnya.
