JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa harus diwujudkan melalui upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semangat tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan harus menjadi pedoman dalam menjalankan pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul seusai menghadiri puncak peringatan Hari Pahlawan 2026 yang diselenggarakan Kementerian Sosial bersama Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) di Taman Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta, Senin (2/11/2026) malam.
Ia mengatakan, para pahlawan telah mengorbankan kepentingan pribadi demi kemerdekaan dan masa depan bangsa. Semangat pengabdian tersebut tercermin dalam sejumlah pasal UUD 1945, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.
Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sementara itu, Pasal 33 mengatur pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adapun Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketiga ketentuan tersebut, menurut Gus Ipul, harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.
Salah satu bentuk implementasi amanat konstitusi tersebut adalah program Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengenyam pendidikan.
Sasaran program tersebut mencakup anak-anak yang telah lama putus sekolah, terancam tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi, hingga mereka yang terpaksa bekerja di jalanan.
Gus Ipul menyebutkan, Sekolah Rakyat saat ini telah beroperasi di lebih dari 180 titik dengan dukungan 265 gedung. Program tersebut telah menampung sekitar 45.000 siswa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
“Ini semua diperuntukkan buat keluarga paling tidak mampu. Tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Tidak ada tes akademik, yang ada adalah siapa yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar peserta merupakan anak-anak yang berpotensi putus sekolah atau sudah tidak bersekolah. Sebagian lainnya berasal dari kelompok anak yang terpaksa bekerja di jalanan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Pemerintah menargetkan jumlah peserta Sekolah Rakyat meningkat menjadi lebih dari 100.000 siswa pada 2027. Selanjutnya, jumlah tersebut diharapkan mencapai 300.000 siswa pada 2028.
Untuk mendukung perluasan program, pemerintah juga menyiapkan pembangunan gedung permanen di setiap kabupaten/kota. Setiap gedung ditargetkan mampu menampung hingga 2.000 siswa.
Melalui pengembangan tersebut, Sekolah Rakyat diproyeksikan dapat memberikan akses pendidikan kepada sedikitnya satu juta anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.
Gus Ipul berharap program ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan sekaligus meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa.
