JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako triwulan pertama 2026 telah terealisasi di atas 85 persen. Penyaluran dilakukan bertahap agar keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya yang beragama Islam, dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lebih tenang.
Hingga awal Ramadan, realisasi bansos tercatat menembus lebih dari Rp15 triliun. Rinciannya, PKH telah tersalurkan kepada 8.940.958 KPM atau 89,4 persen dari total target 10 juta KPM, dengan nilai lebih dari Rp6 triliun.
“Sementara Sembako sudah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM dengan nilai Rp9 triliun lebih atau 86,9 persen,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Penyaluran Melalui Himbara dan BSI
Penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Tahun ini, Bantuan Sembako dialokasikan untuk 18.250.000 KPM di seluruh Indonesia.
Meski demikian, masih terdapat lebih dari 1 juta calon penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan. Penyebabnya, proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia masih berlangsung.
“Setiap triwulan ada penerima manfaat baru hasil pemutakhiran DTSEN. Sebagian besar belum memiliki rekening sehingga perlu proses burekol selama 1–2 bulan,” jelasnya.
Rp1,8 Triliun untuk Wilayah Terdampak Bencana
Kemensos juga menyalurkan bansos PKH dan Sembako bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total bantuan yang telah digelontorkan mencapai Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM dan ditargetkan tuntas pada akhir Februari 2026.
Selain bansos reguler, Kemensos menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana dengan total anggaran lebih dari Rp2 triliun. Hingga kini, anggaran kedaruratan hampir Rp100 miliar telah disalurkan.
Rinciannya, santunan ahli waris sebesar Rp14,8 miliar telah diberikan kepada 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per jiwa. Bantuan isi hunian siap salur Rp98,7 miliar bagi 32,9 ribu kepala keluarga senilai Rp3 juta per keluarga. Sementara bantuan jaminan hidup (jadup) mencapai Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa dengan nilai Rp15 ribu per orang.
Mekanisme dan Sisa Anggaran
Penyaluran bantuan dilakukan bertahap dengan mengacu pada satu data nasional dari BNPB sebagai rujukan awal. Kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), dilanjutkan penetapan daftar nominatif bersama Muspida, kemudian divalidasi dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
“Dari total Rp2 triliun lebih, sekitar Rp600 miliar sudah tersedia di rekening untuk segera disalurkan. Sisanya masih kami ajukan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” kata Gus Ipul.
