JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia merupakan hasil dari kerja nyata dalam memperbaiki kualitas layanan komunikasi dan digital agar lebih adil, pasti, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Pengakuan ini penting bagi kami karena ukurannya adalah rasa keadilan dan kemudahan yang dirasakan publik. Layanan digital harus memberi kepastian, bukan kebingungan,” ujar Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/26).
Menurut Meutya, penilaian Ombudsman RI berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur, kejelasan standar layanan, serta perlindungan hak masyarakat. Dalam konteks layanan digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus membenahi sistem pengaduan, pengawasan, dan transparansi agar layanan publik semakin akuntabel.
“Penataan sistem pengaduan dan pengawasan menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan layanan digital yang pasti, responsif, dan mudah diakses,” jelasnya.
Sepanjang 2025, Kemkomdigi mencatat penanganan sebanyak 392.493 aduan masyarakat melalui platform aduankonten.id serta 493.007 aduan dari berbagai kanal instansi. Pada periode yang sama, pemerintah menindaklanjuti 2.737.962 konten negatif, termasuk lebih dari dua juta konten perjudian daring.
Data tersebut menunjukkan peningkatan tata kelola layanan digital dan respons negara terhadap keluhan publik.
Kemkomdigi juga memperkuat pengawasan dan kepatuhan ekosistem digital. Hingga akhir 2025, tercatat 3.805 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah terdaftar dan berada dalam pengawasan pemerintah.
Selain itu, sistem kepatuhan moderasi konten mulai diterapkan secara penuh untuk memastikan setiap aduan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
Ke depan, Meutya Hafid menegaskan komitmen Kemkomdigi untuk menghadirkan layanan publik digital yang semakin sederhana dan transparan. Fokus perbaikan diarahkan pada pemangkasan proses berulang, penyempurnaan mekanisme pengaduan, serta pemanfaatan teknologi agar masyarakat dapat memantau status layanan secara real time.
“Penghargaan Ombudsman RI ini menegaskan arah kebijakan kami. Negara harus hadir melalui layanan digital yang rapi, adil, dan dapat dipercaya oleh publik,” tegas Meutya.
