Laporan : Jumadi (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
CIMAHI [KP] – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring pengelolaan data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Cimahi Jawa Barat (Jabar) untuk memastikan pendataan dan penyaluran bansos yang tepat sasaran.
Dikutip dari laman kpk.go.id (20/05/2020) Kepala Satuan Tugas Koordinator Wilayah (Korwil) V KPK, Budi Waluya mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Jabar harus memiliki data akurat penyaluran bansos untuk setiap desa/kelurahan.
“Data penerima bansos harus bisa diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi,” tegasnya.
Dilain pihak Kepala Dinas Komunikasi Informasi Kearsipan dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi, Hardjono membenarkan KPK telah melakukan monitoring pengelolaan bansos di Cimahi.
“Dari minggu kemarin dan Senin, Selasa, Rabu ini hasilnya di musyawarahkan”, jawabnya saat dihubungi via WhatsApp (WA), Senin (08/06/2020).
Menurutnya KPK akan menyelenggarakan bina wilayah (binwil) monitoring pengelolaan bansos di Kota Cimahi.
“Ada tiga binwil kecamatan atau para asisten, ada binwil kelurahan dua OPD atau Kelurahan dan leading sectornya Dinsos,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Kelurahan Utama, Neneng Mastoah dan Camat Cimahi Selatan, Tuti Hestiantina tidak menjawab saat dikonfirmasi kedatangan KPK untuk binwil monitoring bansos di wilayahnya. #*[KPJabar]
