JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Kehutanan memperkuat langkah antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026. Upaya ini dilakukan melalui rapat koordinasi bersama BMKG dan BNPB guna meningkatkan sinergi pencegahan dan penanganan karhutla, khususnya di wilayah rawan.
Menteri Kehutanan, Raja Antoni, mengingatkan bahwa potensi karhutla tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dipicu oleh musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.
“Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang. Oleh karena itu, potensi kebakaran hutan dan lahan pada 2026 akan lebih mengancam kita bersama,” ujar Raja Antoni dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/26).
Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati, terutama dalam pembukaan lahan yang berisiko memicu kebakaran.
“Pada intinya masyarakat harus lebih mawas diri, lebih hati-hati dalam proses pembukaan lahan, terutama perusahaan, karena berpotensi langsung meningkatkan karhutla,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla pada Januari–Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare. Sementara pada Maret 2026 diperkirakan bertambah sekitar 10.175,48 hektare. Wilayah dengan luas kebakaran tertinggi meliputi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyatakan bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dengan curah hujan di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir. Selain itu, fenomena El Nino diperkirakan berada pada level lemah hingga moderat dan berpotensi berkembang pada paruh kedua 2026.
BMKG mencatat hingga akhir Maret 2026, sekitar 7 persen zona musim di Indonesia telah memasuki kemarau. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat signifikan pada April hingga Juni 2026, dengan durasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya.
Dalam upaya penanggulangan, BNPB telah menyiapkan 16 helikopter untuk operasi water bombing dan 12 helikopter patroli. Jumlah ini bersifat dinamis, tergantung eskalasi kebakaran di lapangan.
Sementara itu, data hotspot dari sistem pemantauan menunjukkan lonjakan signifikan. Pada periode 1 Januari hingga 5 April 2026 tercatat 702 titik panas, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencapai 125 titik.
Upaya mitigasi juga dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), khususnya di Riau, dengan total 24 sortie penyemaian garam. Selain itu, patroli udara, verifikasi titik panas, serta pemadaman melalui water bombing terus dioptimalkan.
Dari sisi penegakan hukum, pemerintah telah memberikan sanksi administratif terhadap 12 perusahaan pemegang izin usaha kehutanan di sejumlah wilayah, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.
Pemerintah menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2020. Seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat dan pelaku usaha, diminta meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dalam menekan karhutla.
