JAKARTA (kabarpublik) – maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memanfaatkan jalur perbatasan darat dan laut mendapat sorotan anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan.
Menurutnya, perlu penguatan peran Divhubinter Polri dalam menjaga kedaulatan dan melindungi warga negara.
Jalur perbatasan darat di Kalimantan sepanjang 966 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia, serta jalur perbatasan laut di wilayah Sumatera Utara, Aceh, hingga Kepulauan Riau, masih jadi titik rawan.
Kondisi itu kerap dimanfaatkan jaringan perdagangan orang untuk mengirim pekerja migran maupun korban eksploitasi ke luar negeri.
“Dekat sekali, bahkan di Tanjung Balai, Asahan, dan Batubara, warga bisa menyeberang ke Malaysia hanya dengan perahu kecil. Ini harus jadi perhatian serius,” kata Hinca, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Divhubinter Polri dan Direktorat Tindak Pidana PPA–PPO Bareskrim Polri, di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
DIkatakan juga, pengawasan di perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pusat, tetapi harus melibatkan pemerintah desa sebagai garda terdepan pendataan warga.
Menurutnya, kepala desa merupakan pihak yang paling tahu pergerakan warganya, mulai dari siapa yang berangkat, siapa yang kembali, hingga siapa yang hilang kontak.
“Data yang paling benar ada di desa. Kepala desa tahu siapa warganya yang pergi, siapa yang tidak kembali. Itu yang harus kita integrasikan dalam upaya pencegahan TPPO,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut, seperti dikutip dari Parlementaria.
Dia juga menyoroti perlunya memperkuat pemetaan wilayah rawan perdagangan orang, sekaligus memberi penghargaan pada aparat Polri yang bertugas di luar negeri maupun daerah perbatasan.
Menurutnya, kinerja Divhubinter Polri menjadi wajah negara dalam penegakan hukum lintas batas.
“Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Kita mendukung penuh upaya Polri, khususnya Divhubinter, untuk memperkuat peran di perbatasan dan bekerja sama dengan semua pihak agar warga negara terlindungi,” pungkasnya.
