JAKARTA (kabarpublik.id) – Kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026 dan aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada 12 Juni 2026 memicu perdebatan luas mengenai kondisi fiskal negara, kebijakan energi, serta program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, Ir. R. Haidar Alwi, MT, menilai perdebatan tersebut seharusnya tidak berhenti pada isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi menjadi momentum untuk membahas arah pembangunan nasional dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih komprehensif.
“Bangsa yang besar tidak boleh terjebak hanya pada perdebatan tentang berapa rupiah harga energi hari ini. Yang lebih penting adalah apakah setiap rupiah yang dibelanjakan negara mampu memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas manusia, dan membangun kemandirian bangsa untuk puluhan tahun ke depan,” kata Haidar Alwi.
Menurutnya, mahasiswa memiliki hak untuk mengawasi kebijakan publik. Namun, diskusi mengenai ekonomi nasional akan lebih konstruktif apabila mampu menyentuh akar persoalan dan tidak hanya berfokus pada dampak yang terlihat di permukaan.
APBN sebagai Instrumen Pembangunan
Haidar Alwi menjelaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur, serta memperluas peluang usaha masyarakat.
Karena itu, ia menilai penilaian terhadap suatu program tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang dihasilkan.
“Negara tidak dibangun oleh anggaran yang kecil atau besar. Negara dibangun oleh kemampuan mengubah anggaran menjadi produktivitas, inovasi, kualitas manusia, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejarah menunjukkan bahwa banyak negara maju berani berinvestasi besar pada sektor pendidikan, kesehatan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia, meskipun hasilnya baru dirasakan dalam jangka panjang.
Subsidi Energi dan Investasi Sosial
Dalam pandangannya, perdebatan mengenai subsidi energi dan investasi sosial tidak seharusnya ditempatkan sebagai pilihan yang saling bertentangan.
Subsidi energi diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak kenaikan harga energi global. Di sisi lain, investasi sosial melalui program seperti MBG dan Kopdes juga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi daerah.
Haidar Alwi menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Program tersebut juga berpotensi meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas generasi mendatang.
Selain itu, program tersebut dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian karena melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, dan rantai pasok pangan di berbagai daerah.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih dinilai dapat memperkuat aktivitas ekonomi lokal, memperluas akses usaha masyarakat desa, dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.
“Bangsa yang hanya sibuk memperdebatkan biaya sering lupa menghitung nilai investasi. Negara maju lahir dari keberanian membiayai manusia, ilmu pengetahuan, produktivitas, dan masa depan jauh sebelum hasilnya terlihat,” kata Haidar.
Ketahanan Energi Jadi Tantangan Utama
Menurut Haidar Alwi, persoalan yang lebih mendasar di balik polemik harga BBM adalah ketahanan energi nasional. Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap impor minyak dan gas bumi (migas), sementara kebutuhan energi terus meningkat.
Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global dan berbagai ketidakpastian geopolitik yang dapat memengaruhi inflasi, nilai tukar, subsidi energi, hingga ruang fiskal pemerintah.
Ia mencontohkan bahwa gangguan pada jalur perdagangan energi internasional maupun konflik di kawasan penghasil minyak dunia dapat langsung berdampak pada perekonomian nasional.
Karena itu, pembangunan kilang, hilirisasi industri, diversifikasi energi, peningkatan produktivitas nasional, dan pengurangan ketergantungan impor harus menjadi prioritas jangka panjang.
“Pertanyaan yang lebih besar bukan mengapa Pertamax naik, melainkan mengapa setiap kali harga energi dunia bergejolak kita selalu ikut terguncang. Yang dipertaruhkan bukan hanya harga energi hari ini, tetapi kemampuan Indonesia membangun ketahanan energi, kualitas sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi di masa depan,” pungkasnya.
Haidar Alwi menegaskan bahwa kritik terhadap APBN merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, menurutnya, diskusi publik juga perlu diarahkan pada upaya mencari solusi strategis yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
