SUMBAR (kabarpublik.id) – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pengembangan pariwisata ramah muslim tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar peringkat atau rating, tetapi yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhannya memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/26).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk memotret dan mengevaluasi kesiapan serta kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumbar. Penilaian dilakukan oleh Enhaii Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung bersama Crescent Rating dengan mengacu pada standar Global Muslim Travel Index (GMTI).
“Masalah rating itu nomor dua. Yang nomor satunya adalah bagaimana dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya bergerak,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan harus mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif hingga usaha jasa lainnya. Karena itu, pembenahan destinasi harus berjalan konsisten dan dibarengi peningkatan kesiapan masyarakat serta literasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.
“Kita harapkan sebelum masyarakat memiliki kesadaran dan literasi yang cukup baik, tentu pejabat-pejabatnya terlebih dahulu harus memiliki literasi yang baik tentang itu,” katanya.
Dalam penguatan pariwisata ramah muslim, Mahyeldi juga meminta sertifikasi halal pada hotel, restoran dan usaha lainnya yang telah memenuhi ketentuan ditampilkan secara jelas agar mudah dikenali wisatawan. Selain itu, aspek kebersihan, sanitasi, fasilitas ibadah, rumah potong hewan, juru sembelih halal (Juleha), serta kepastian kehalalan bahan pangan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dengan BPJPH dan pelaku usaha.
Koordinator Tim Ahli IMTI, Sumaryadi, mengatakan penilaian IMTI 2026 bertujuan memotret kondisi aktual pariwisata ramah muslim di Sumbar berdasarkan standar GMTI. Menurutnya, Sumbar memiliki modal kuat berupa komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi melalui Perda dan Pergub Pariwisata Halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, serta berbagai inovasi di bidang ekonomi dan pariwisata syariah.
“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujar Sumaryadi.
Ia menyebut sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, antara lain visibilitas sertifikasi halal pada hotel dan restoran, kebersihan di sejumlah destinasi wisata, serta optimalisasi informasi digital yang dapat menghubungkan kebutuhan pelaku usaha terhadap bahan baku halal dengan pemasok.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar terhadap penilaian IMTI. Menurutnya, pariwisata ramah muslim merupakan bagian penting dari penguatan halal value chain karena memiliki keterkaitan luas dengan perhotelan, transportasi, kuliner, budaya dan sektor ekonomi lainnya.
“Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, kemudian masyarakat. Sehingga sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” katanya.
Dwi menambahkan, Sumbar yang sebelumnya berada pada peringkat kedua IMTI memiliki peluang besar meningkatkan daya saing. Karena itu, peningkatan kualitas pariwisata ramah muslim di Sumbar tidak hanya penting bagi daerah, tetapi juga turut memperkuat posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI).
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti catatan Tim penilai IMTI. Ia menegaskan pariwisata ramah muslim merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Pariwisata, terlebih setiap aparatur pemerintah juga memiliki peran sebagai bagian dari wajah pariwisata Sumbar.
“Walaupun ini leading sector-nya Dinas Pariwisata, tapi perangkat daerah lain juga punya peran untuk mensukseskan ini,” tegas Mahyeldi.
Ke depan, Pemprov Sumbar juga menyiapkan berbagai agenda untuk memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi wisata internasional, termasuk agenda olahraga antarnegara serumpun pada 2027 dan berbagai kegiatan terkait kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA). Seluruh upaya tersebut, kata Mahyeldi, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” pungkas Mahyeldi.
