JAKARTA (kabarpublik.id) – Direktur Eksekutif Visi Indonesia, Rusdiansyah, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan arah penguatan kemandirian ekonomi nasional. Langkah tersebut terlihat dari kebijakan ketahanan pangan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Rusdiansyah mengatakan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mempertimbangkan capaian program sekaligus arah kebijakan jangka panjang, bukan hanya persoalan yang belum terselesaikan.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
“Rasanya tidak patut kita melihat dua tahun pemerintahan hanya dari daftar persoalan yang belum selesai. Kita harus melihat apa yang sedang dibangun, apa yang sudah dikerjakan, hasil yang mulai terlihat dan bagaimana kebijakan hari ini membentuk kapasitas Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” kata Rusdiansyah di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, pemerintah tengah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan ekspor bahan mentah sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah.
Investasi Nasional Capai Rp3.923 Triliun
Rusdiansyah menyoroti realisasi investasi nasional yang mencapai Rp3.923,2 triliun sepanjang Oktober 2024 hingga September 2026.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikutip Visi Indonesia, investasi tersebut mencatat penyerapan tenaga kerja secara akumulatif sebanyak 5.485.944 orang.
Dari total realisasi investasi, wilayah luar Jawa menyumbang 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai 48,2 persen.
Rusdiansyah menilai besarnya investasi di luar Jawa menjadi sinyal positif bagi pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
“Investasi hampir Rp4.000 triliun dengan serapan lebih dari 5,4 juta tenaga kerja merupakan dorongan ekonomi yang besar. Dominasi investasi di luar Jawa menunjukkan bahwa agenda Indonesia-sentris untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah mulai mendapatkan pijakan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup dinilai dari besarnya modal yang masuk. Investasi juga harus menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Pemerintah
Di sektor pangan, Visi Indonesia menilai pemerintah mulai memperkuat produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026 yang disampaikan Visi Indonesia, produksi delapan komoditas strategis diperkirakan mencapai 72,91 juta ton, melampaui estimasi kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton.
Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Sementara itu, stok beras pemerintah pada Oktober 2026 dilaporkan mencapai 4,56 juta ton.
Pemerintah juga memberikan dukungan kepada petani melalui penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Menurut Rusdiansyah, kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Namun, ia menegaskan keberhasilan ketahanan pangan harus tercermin dari peningkatan produktivitas pertanian, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan kesejahteraan petani.
Danantara Dorong 26 Proyek Hilirisasi
Selain ketahanan pangan, Visi Indonesia menyoroti penguatan hilirisasi industri melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Hingga Oktober 2026, Danantara dilaporkan mencatat komitmen investasi sebesar Rp225 triliun untuk pengembangan 26 proyek strategis di sektor pertambangan, energi, dan pertanian.
Rusdiansyah menilai hilirisasi diperlukan agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
“Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kemampuan industri nasional,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan hilirisasi harus diikuti peningkatan kapasitas industri nasional, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara.
Infrastruktur dan Pendidikan Turut Diperkuat
Visi Indonesia juga menyoroti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berdasarkan capaian yang dipaparkan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi telah menjangkau lebih dari 9.000 kilometer.
Selain itu, pemerintah dilaporkan membangun 3.500 unit jembatan, menangani 2.228 kilometer jalan daerah melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah, serta membangun sumur bor di sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan air.
Di sektor pendidikan, sebanyak 265 Sekolah Rakyat dilaporkan telah beroperasi di 131 kabupaten/kota. Program tersebut memberikan akses pendidikan kepada lebih dari 45.000 anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.
Pemerintah juga menjalankan program renovasi fasilitas pendidikan yang mencakup hampir 90.000 sekolah.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Program tersebut diharapkan membuka peluang bagi petani, nelayan, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan.
Rusdiansyah menekankan pentingnya keterkaitan antara peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan industri nasional.
Menurutnya, industrialisasi membutuhkan tenaga kerja terampil agar Indonesia mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bersaing di pasar global.
Visi Indonesia Ingatkan Pentingnya Pengawasan
Dalam bidang hubungan internasional, Rusdiansyah menilai diplomasi pemerintahan Prabowo berperan dalam memperluas kerja sama perdagangan, investasi, dan kemitraan strategis dengan berbagai negara.
Namun, kerja sama tersebut harus tetap mengedepankan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Rusdiansyah menegaskan dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan tahap awal pembangunan fondasi ekonomi yang membutuhkan kesinambungan kebijakan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fondasi kemandirian pangan, energi, industrialisasi, hingga gizi dan pendidikan masyarakat sudah mulai diletakkan. Tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan, pengawasan, dan pemerataan manfaat agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan seluruh rakyat,” pungkasnya.
