DP3A Provinsi Malut Terus Dorong KLA Naik Peringkat

Laporan : Yadi / Editor : YR

Maluku Utara [kabarpublik.id] – Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) terus mendorong Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) naik peringkat. Hal ini terbukti pada Rapat Koordinasi KLA Tahun 2023.

Kepala Dinas P3A Provinsi Maluku Utara, Hj. Musyrifah Alhadar menyatakan, rapat koordinasi KLA yang sudah diserahkan oleh pusat ke DP3A provinsi verifikasinya maka harus membentuk
verifikator terdiri dari OPD, Akademisi, dan LSM.

“Untuk melakukan penilaian di Kabupaten Kota saya pikir harus ada rapat koordinasi untuk memberikan penguatan kepada Kabupaten Kota, apa yang mereka harus lakukan di dalam mempersiapkan penilaian mandiri,” ucapnya kepada di Sahid Bella Ternate, Rabu (8/3/2023).

Lebih lanjut, Hj. Musyrifah, karena untuk KLA sendiri ditetapkannya 24 indikator yang harus dilalui dengan lima klaster pembagiannya sesuai
dengn hasil penginputan mandiri, sebab Provinsi Maluku Utara belum mencapai target dari 10 Kabupaten Kota sesuai dengan scoring yang memang sudah ditetapkan dari tahun ke tahun.

Untuk itu dengan adanya Rakor ini ia berharap mereka bisa mampu memenuhi 24 indikator untuk KLA terpenuhi penilaiannya agar scoring yang sudah ditetapkan bisa mereka lampaui. KLA ada empat kategori yng ditetapkan, kategori pratama, madya, mindiya, dan kategori utama.

“Maluku Utara sendiri mendapatkan 3 predikat penghargaan, Kota Ternate dengan tingkat Mindiya, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan dengan predikat pertama. Maka dengan demikian Provinsi Maluku Utara baru mencapai 30 persen,” ujar Hj. Musyrifah.

Sementara untuk 7 Kabupaten Kota lain belum mencapai target untuk ditetapkan sebagai KLA. Target Kementerian PPA bahwa di tahun 2030 sudah harus mengarah pada Indonesia Layak Anak. Sebelum menuju ke arah tersebut harus melewati dulu Provinsi Layak Anak untuk mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak.

“Dan 10 Kabupaten Kota harus ditetapkan dulu sebagai KLA baru bisa kita menetapkan provinsi sebagai Layak Anak. Makannya saya berupaya keras dari tahun ke tahun ini target yang sudah kita tetapkan sesuai dengan anggaran yang ada itu mampu untuk kita capai,” ujar Hj. Musyrifah.

Dirinya berujar, memang agak berat 7 Kabupaten yng masih belum menyadap predikat layak anak. Kalau mencapai 24 indikator harus ada dukungn dari OPD, dan stekholder terkait. Di tahun 2023 saat ini sudah dibentuk Gugus Tugas provinsi terkait Kabupaten Kota Layak Anak provinsi.

“Mudah-mudahan dengan adanya Gugus Tugas ini kita bekerjasama untuk saling terkoordinasi agar bisa mencapai KLA menuju provinsi layak anak. Selain itu, untuk mencapai KLA ini bukan hanya pada tingkat kekerasan perempuan dan anak, tapi kita perlu pnuhi 24 indikator,” sebutnya

Dari 24 indikator empat diantaranya, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, serta anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan juga akte kelahiran anak. Jadi bukan hanya pada angka kekerasan pada perempuan dan anak saja. Apabila skoring dari 24 indikator itu sudah terpenuhi maka diberikan predikat layak anak.