JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan agar manfaat program jaminan sosial semakin dirasakan para pekerja di Indonesia.
Muhaimin menegaskan bahwa penguatan tata kelola dana menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial bagi tenaga kerja.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menerima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat beserta jajaran di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Muhaimin, sistem jaminan sosial merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, terutama untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
Ia mengungkapkan bahwa dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini hampir mencapai Rp900 triliun, sehingga perlu pengelolaan yang optimal agar memberikan manfaat maksimal bagi peserta.
“Dana pengelolaan hampir menyentuh angka Rp900 triliun. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Muhaimin.
Data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hingga November 2025, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp897,65 triliun, mendekati target Rp900 triliun.
Sepanjang tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 5,69 juta klaim dengan nilai sekitar Rp67,5 triliun. Selain itu, hasil investasi mencapai Rp59,7 triliun, melampaui target yang telah ditetapkan.
Muhaimin menilai capaian tersebut menunjukkan kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang relatif sehat. Meski demikian, besarnya dana yang dikelola harus diimbangi dengan strategi investasi yang hati-hati dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini, cakupan kepesertaan baru mencapai sekitar 32,2 persen dari total potensi pekerja di Indonesia.
“Semakin luas kepesertaan, semakin besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Karena itu literasi jaminan sosial dan kepatuhan pemberi kerja harus terus ditingkatkan,” kata Muhaimin.
Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan yang lebih luas bagi pekerja migran Indonesia (PMI) serta pekerja sektor informal yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap program jaminan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga menyinggung program penyediaan 10 ribu hunian pekerja yang telah dimulai di Jakarta Selatan dan akan diperluas ke berbagai daerah, seperti Gresik, Jawa Timur, dan Kendal, Jawa Tengah.
Muhaimin meminta jajaran direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk menyiapkan roadmap penguatan kepesertaan, optimalisasi investasi, serta peningkatan kualitas layanan agar manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan lebih luas dan merata.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada tiga strategi utama yang disebut Three C, yaitu coverage, care, dan credibility.
Coverage berarti memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja migran. Care berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan manfaat program, sedangkan credibility bertujuan memperkuat kredibilitas data, proses, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Strategic collaboration dengan berbagai stakeholder akan terus ditingkatkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Saiful.
