JAKARTA (kabarpublik) – Masyarakat di kawasan sumur-sumur Migas terus menanggung polusi, kebisingan, dan kerusakan lingkungan, namun hampir tidak merasakan manfaat ekonomi apa pun.
Kondisi itu disorot anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, yang menilai Program Pengembangan Masyarakat/Corporate Social Responsibility (PPM/CSR) perusahaan Migas masih jauh dari kebutuhan publik, malah kerap sekadar formalitas.
Dia pun memaparkan keluhan warga yang tinggal paling dekat titik pengeboran soal lingkungan hidup, hampir selalu mengemuka dari daerah yang dikunjungi Komisi XII DPR, mulai Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatra.
Berdasarkan pengamatan yang dipantau Dewi, keluhan masyarakat tidak berbanding lurus dengan program CSR yang diklaim perusahaan.
Pola CSR, kata dia lagi, lebih mengutamakan citra perusahaan ketimbang keberlanjutan manfaat bagi publik. “Yang diperhatikan hanya pegawai perusahaan yang kebetulan berasal dari daerah itu, tapi warga yang tinggal di ring satu tidak diperhatikan,” katanya, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala SKK Migas dan 14 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), seperti dikutip dari Parlementaria, Senin (17/11/2025).
Dewi tegas mengingatkan, masyarakat butuh program yang relevan dan berkelanjutan, bukan bantuan sekali bagi, seperti Sembako yang dampaknya hilang dalam hitungan hari. Padahal kelompok warga telah mengajukan proposal yang masuk akal secara resmi, seperti budidaya ikan atau peternakan ayam, namun tidak direspons perusahaan.
“Hal-hal kecil seperti itu mungkin dianggap sepele oleh perusahaan, tapi bagi mereka itu bisa menjadi sumber makan atau uang untuk bayar sekolah anak,” ujarnya.
Sebab itu dia meminta SKK Migas dan seluruh K3S memperbaiki mekanisme komunikasi, mempercepat respons, serta memastikan bahwa setiap program pengembangan masyarakat disusun berdasarkan aspirasi warga.
Ia berharap keberadaan industri migas tidak boleh hanya membawa dampak lingkungan tanpa kompensasi sosial yang memadai bagi masyarakat.
“Tolong, sesuatu yang kecil bagi perusahaan bisa sangat berarti bagi mereka yang hidup berdampingan dengan dampak eksplorasi migas,” pungkas politisi Golkar itu.
