JAKARTA (kabarpublik) – Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyorot pentingnya keberpihakan konkret pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif (Ekraf), lewat strategi terencana sejak sebelum wisatawan tiba di Indonesia.
Menurut Putra, target kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) dan devisa yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk 2026 tampak masih kurang ambisius.
Dia membandingkan capaian itu dengan Thailand yang mampu mendatangkan 28 juta Wisman dan meraih devisa mencapai US$29 miliar. Sementara Indonesia baru menargetkan 22 juta Wisman atau setara devisa sekitar Rp370 triliun pada 2026.
“Target ini memang cukup baik, tetapi mungkin kurang fantastis dan kurang ambisius,” tegasnya, saat rapat kerja dengan Menparekraf, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Pembahasan mengenai UMKM dan Ekraf tak boleh berhenti pada angka-angka sertifikasi atau jumlah lembaga pendamping. Dia meminta kementerian fokus pada outcome, terutama strategi wisata Indonesia dapat menghidupkan UMKM dan Ekraf secara nyata.
Dikutip dari Parlementaria, Putra menegaskan, keberpihakan harus dibangun sejak wisatawan masih berada di negara asal. “Sejak mereka berada di negara mereka, kita sudah bisa mengarahkan mereka (akan) melihat apa, mereka (akan mengunjungi destinasi apa), dan mereka (akan) beli apa,” rincinya.
Strategi promosi tak boleh hanya mengandalkan media sosial. Arah paket wisata harus diatur agar wisatawan benar-benar membelanjakan uangnya pada produk lokal, alih-alih fast food. Jangan sampai Wisman sekadar berfoto-foto, tetapi spending-nya kecil.
“(Pengeluaran) sebesar US$1.300 sampai US$1.400 dari wisatawan yang ditargetkan menteri jajaran harus diarahkan sebanyak mungkin ke UMKM dan Ekraf,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
Dia juga meminta Kemenparekraf memanfaatkan peran sebagai leading sector pariwisata untuk memastikan belanja wisatawan berpihak pada usaha kecil, ekonomi kreatif, dan desa wisata.
Selain keberpihakan, dia juga menyoroti relevansi pendidikan vokasi pariwisata di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di berbagai daerah. Ia mengingatkan kembali perdebatan panjang di DPR terkait penyisipan satu kata “dapat” dalam pasal mengenai pendidikan pariwisata di UU Kepariwisataan.
Keberhasilan UU Kepariwisataan harus terlihat dari serapan lulusan Poltekpar yang benar-benar sesuai target besar Kemenparekraf. Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah, termasuk melalui APBN, memastikan lulusan diarahkan bekerja pada industri dan destinasi prioritas.
Langkah itu penting, agar capaian Kemenparekraf sejalan dengan target devisa Rp370 triliun, rasio PDB 4,6–4,7 persen, kunjungan 16 juta Wisman, serta rata-rata pengeluaran wisatawan sebesar US$1.300 hingga US$1.400 per kunjungan.
Putra juga menegaskan, pariwisata sudah masuk tiga besar penyumbang devisa nasional setelah sumber daya alam dan manufaktur. Karena itu ia meminta Menparekraf menaikkan peringkat pariwisata ke posisi kedua.
“Komisi VII siap mendukung agar sektor pariwisata diperhitungkan Presiden, Bappenas, dan Kementerian Keuangan,” tutupnya.
