Laporan : Jumadi (JMSI)
Editor : Mahmud Marhaba
BANDUNG [KP] – Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat (Jabar), Yudi Nurcahyadi mengingatkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk melalukan skrining Apatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi berafiliasi dengan organisasi masyarakat (Ormas) terlarang Hizbut Tahril Indonesia (HTI) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Indikasi kelompok HTI di Pemprov Jabar kental sekali, masuk dalam momentum Covid-19 melalui surat seakan mendapat legitimasi dari Pemprov padahal sudah dibubarkan”, jelas Yudi saat dimintai tanggapannya terkait Surat Klarifikasi berupa Ralat Lampiran Surat Sekretariat Daerah tentang Partisipasi Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat nomor 900/302/COVID-19 tanggal 11 April 2020.
Menurutnya, kejadian yang sama sudah duakali dan terulang sehingga klarifikasi terkesan hanya cuci tangan. Yudi menegaskan Pemprov Jabar harus serius skrining terhadap ASN Pemprov Jabar yang terindikasi berafiliasi dengan HTI.
“Saya ingatkan Ridwan Kamil, fakta Pemprov ada indikasi sangat jelas bercokol ASN yang berafiliasi HTI yang selama ini melakukan gerakan dibawah tanah,” tandasnya.
Masalah HTI itu sangat krusial karena menyangkut tegaknya NKRI, merongrong kedaulatan negeri ini, tutup Yudi.
Dilain pihak Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jabar, Deni Ahmad Haidar mengkritik sistem administrasi Pemdaprov Jabar yang kacau terkait data Ormas terlarang HTI.
“Negara sudah membubarkan, publik semua tahu. Kalau di Pemprov masih dicatat, saya gak tau bahasanya harus apa. Hari ini fokus kita menangani Wabah Covid-19, kalau sengaja menyelundupkan untuk ngasih panggung, kan kebangetan,” tandasnya.#[KP]
Komentar