JAKARTA (kabarpublik.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah menuai kritik seiring lonjakan anggaran yang signifikan. Sejumlah pihak menilai efektivitas, transparansi, serta arah kebijakan program ini masih perlu dievaluasi.
Berdasarkan data yang beredar, anggaran MBG meningkat dari sekitar Rp71 triliun dalam APBN 2025 menjadi Rp99 triliun, bahkan diproyeksikan mencapai Rp335 triliun pada 2026. Kenaikan ini memicu pertanyaan terkait dampak nyata program terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Sekretaris Direktur LEMI PB HMI, Raihan, menegaskan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program.
“Besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan. Yang lebih penting adalah desain kebijakan dan sistem pengawasannya,” ujarnya kepada media, Senin (13/4/26).
Kritik juga diarahkan pada prioritas belanja negara. Di tengah kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, alokasi besar untuk MBG dinilai berpotensi menggeser fokus pembangunan yang lebih strategis.
Di tingkat pelaksanaan, anggaran sebesar Rp15.000 per anak per hari disebut tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan makanan. Diperkirakan hanya sekitar Rp8.000–Rp10.000 yang dialokasikan untuk pangan, sementara sisanya digunakan untuk biaya operasional dan distribusi.
“Jika dari Rp15 ribu hanya sebagian kecil untuk bahan makanan, maka yang perlu dipertanyakan adalah struktur biaya dan efektivitasnya,” ujar seorang ekonom kebijakan publik.
Selain itu, sorotan juga tertuju pada pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional. Kebijakan ini dinilai kurang tepat di tengah kebutuhan mendesak pemenuhan gizi masyarakat.
“Pengadaan ini berpotensi membebani anggaran negara. Jika dikalikan harga per unit sekitar Rp42 juta, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan pangan,” kata Raihan.
Ia juga menyoroti metode pengadaan yang diduga melalui penunjukan langsung, yang dinilai rawan praktik tidak transparan.
“Metode ini berisiko memicu kolusi dan menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif,” tegasnya.
Sejumlah pihak berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, baik dari sisi perencanaan, distribusi, hingga pengawasan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
