BEKASI (kabarpublik) – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan pentingnya langkah cepat dan antisipatif menghadapi maraknya hoaks dan informasi menyesatkan di media sosial. Hal itu disampaikan saat apel pagi bersama jajaran Pemkot Bekasi di Plaza Pemerintah Kota, Senin (27/10/25).
Tri meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) untuk aktif memantau arus informasi digital, khususnya yang berkaitan dengan isu daerah dan pelayanan publik.
Ia mencontohkan beredarnya video banjir di Pondok Gede Permai yang sempat menimbulkan keresahan warga. “Tadi malam Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi, menelpon saya terkait video itu. Setelah dicek, kondisi di lapangan aman, tidak ada banjir. Video yang beredar adalah rekaman lama yang diunggah ulang pihak tak bertanggung jawab,” jelas Tri.
Tri menekankan agar perangkat daerah segera melakukan klarifikasi cepat bila muncul informasi menyesatkan. Diskominfostandi juga diminta memperkuat kerja sama lintas dinas agar informasi publik yang beredar tetap akurat, faktual, dan terkini.
Selain isu banjir, Tri juga menyoroti pemberitaan kasus perundungan di sekolah yang ternyata merupakan peristiwa lama namun viral kembali seolah-olah baru terjadi. “Kita harus belajar dari ini. Informasi lama bisa muncul lagi dan memicu persepsi negatif terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu melakukan verifikasi sebelum informasi tersebar luas,” tegasnya.
Tri juga menanggapi isu pelayanan KTP di Kecamatan Bekasi Timur yang ramai di media sosial. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan kuota pelayanan KTP disebabkan sistem perekaman dan pencetakan e-KTP merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Menutup arahannya, Tri meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi, keterbukaan, dan kecepatan dalam memberikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang. “Pemerintah tidak boleh lengah. Kita harus hadir dengan data, fakta, dan komunikasi yang cepat agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.
