Laporan : Iswadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Persatuan Guru Honorer Daerah (PGHD) Maluku Utara duduki kantor Gubernur Malut menuntut sisa hak yang di belum terbayar pada tahun 2019 – 2021. Senin (20/12/2021)
Masa aksi perwakilan Guru Honorer daerah tersebut meminta kepada gubernur dengan membawa tiga tuntutan yakni
- Meminta agar Gubernur segera copot Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.
- Meminta kepada Gubernur Malut untuk memberi kepastian terkait sisa pembayaran tunjangan gaji honorer pada tahun 2019 sampai dengan 2021 serta
- Meminta kepada Gubernur Malut untuk mengusut dan menindak Dinas Dikbud yang melakukan tunggakan pembayaran gaji honorer daerah
Orator masa aksi, Ridwan mengatakan bahwa, Guru adalah pioner penting dalam pelaksanan pendidikan sehingga guru selalu dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
“Tetapi yang terjadi di Maluku Utara hari ini justru terbalik, Karena Guru Honda yang mendapat SK langsung dari Gubernur Maluku Utara justru diabaikan,”Ujarnya.
Dengan nada kesal, Ridwan juga bilang dalam tuntutan yang ada itu dia meminta agar segera terpenuhi jika tidak akan ada aksi besar – besaran lagi di kemudian hari dan akan seluruh Guru Honorer akan jalani mogok kerja.
“Tapi selama 8 bulan gaji kami belum terbayar dan selama 8 itu dimana hak kami ya gbterjitung dari tahun 2019 hingga 2021
Dalam berselang beberapa menit, Gubernur Maluku Utara dua periode, Abdul Gani Kasuba temui masa aksi dan menyalami dengan kekarabatan serta dengan rasa haru beliau mengatakan akan turuti keinginan masa aksi.
“InsyaAllah Bulan Januari tahun 2022 akan terpenuhi dan saya juga merasa senang karena ngoni (kalian) sudah mengingatkan saya.,”Tuturnya
Gubernur Maluku Utara, AGK dengan rasa sedih mengatakan pengalamannya menjadi seorang Guru selama 40 tahun dan pihaknya akan menyampaikan kepada seluruh bupati dan walikota agar hak guru harus di prioritaskan, “Pungkasnya #[KP]
