oleh

TPPS Ternate Laksanakan Rembuk Aksi Percepatan Stunting, dr. Fathiyah : Ini implementasi aksi konvergensi

Laporan : Yadi / Editor : YR

TERNATE – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Ternate melaksanakan kegiatan rembuk aksi percepatan stunting tahun 2022. Acara yang dilaksanakan di Royal Resto Ternate bertajub “Gerakan Bersama Kalesang Stunting” ini turut dihadiri oleh Wali Kota Ternate, Kepala Bapalingbanda Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly.

Ketua Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma. M. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate, atau yang mewakili, Satgas stunting Kota Ternate, Tidore, dan Halbar, Asria, dan para tamu undangan, Selasa (28/6/2022).

Ketua Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma. M mengatakan,rembuk aksi percepatan penurunan stunting di Kota Ternate tahun 2022 ini adalah merupakn implementasi aksi konvergensi ketiga untuk pentahapan kegiatan dalam aspek kerja – kerja TPPS di Kota Ternate. Ada pun sebelum melaksanakan rembuk aksi percepatan penurunan stunting ini sudah di dahului dengan aksi satu.

“Aksi satu, yaitu kaitan dengan analisis situasi. Dan ini sudah disampaikan dalam paparan tadi kaitan dengan situasional kasus stunting yang ada di Kota Ternate dengan pesebaran di daerah Lokus. Jadi ini berdasarkan SK yang sudah di tandatangani oleh Wali Kota Ternate di tahun 2021, maka di tahun ini kita menggarap 19 daerah lokus kelurahan dengan angka prevalensi stunting yang bervariasi diatas dari 10 persen. Dan diatas 10 persen rata – rata ada kasus. Tapi untuk prevalensi stunting yang paling tinggi di Kota Ternate itu ada pada Kelurahan Mayau, Foramadiyahi, Kastela, Fitu, Tobololo, Kalumata, Makassar Barat, Salahudin, Maliaro, dan Dufa – Dufa,” ucapnya usai dari kegiatan tersebut.

Sekarang yang menjadi fokus aksi konvergensi, semua OPD maupun instansi kementerian yang ada di Kota Ternate mengsingkronkan semua aspek layanan untuk intervensi, baik spesifik maupun intervensi sensitif. Yang dilihat disini adalah mengarap dari sasaran keluarga yang berisiko stunting, sebab kalau dilihat di akhir tadi terlihat ada warna merah, kuning, orange, dan hijau, terkait kondisi keluarga berisiko stunting yang ada di Kota Ternate dengan pesebaran jumlah kasus yang ada di setiap kelurahan.

“Nah, jadi penentuan lokus untuk stunting ini sebenarnya bukan karena berdasarkan mapping merah, namun yang dilihat secara keseluruhan. Ada empat indikator yang dilihat disitu, yaitu keluarga yang berisiko stunting, jumlah stunting, prevalensi-Nya, dan program layanan intervensi yang dilakukan untuk di daerah. Ini yang dijadikan sebagai tolak ukur kita untuk penentuan lokus. Ahamdulillah kerja kolaborasi lintas OPD terkait di Kota Ternate itu sudah jalan kaitan dengan kerja-kerja kolaborasi terutama dari TPPS Kota Ternate, Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya,” ujar dr. Fathiyah.

Ia berharap, mudah-mudahan di dalam rembuk aksi percepatan penurunan stunting ini adalah kita memaknai dari data yang ada itu setiap OPD akan membuat rencana kegiatan dalam bentuk sistem perencanaan yang benar – benar terarah, sesuai dengan arah kebijakan program yang diampuh oleh masing-masing OPD dalam upaya untuk melakukan intervensi layanan dalam mempercepat penurunan stunting di Kota Ternate.

“Kalau kita lihat diangka prevalensi dari sumber data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Kota Ternate itu kan 24 persen, terendah dari 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara, tetapi yang kita lihat disini adalah kita mengoleksi sejumlah kasus stunting yang ada, maka ini diperlukan komitmen yang kuat, mulai dari pimpinan hingga ke lintas OPD untuk bersama-sama membangun kolaborasi sinergi dalam percepatan penurunan kasus stunting tersebut,” Tuturnya.

Angka 24 persen ini harus diperkuat karena pihaknya punya target pada tahun 2024 ada 14 persen target nasional yang harus bisa terealisasi dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Kemudian untuk angka prevalensi di Maluku Utara sendiri berada pada 27,4 persen, sedangkan di Kota Ternate 24,0 persen. “Kalau situasi secara nasional prevalensi kita di tahun 2021 24 persen. Maka di tahun 2024 kita harus turun menjadi 14 persen. Ya, komitmen ini harus kita bangun di Kota Ternate. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah kita bisa mencapai target tersebut atau tidak di Kota Ternate?. Jadi kita harus optimis, sebab kalau kita lihat data sandingan SSGBI dengan data e-PPGBM yang dilaksanakan oleh Posyandu itu semua balita yang berkunjung di catat dan itu terinput melalui data e-PPGM atau elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat,” ungkapnya

“Kita Kota Ternate sendiri dari sumber data yang ada, ternyata kita berada diatas 209 kasus, dari 5478 balita yang ditimbang. Kita sebenarnya prevalensi-Nya kalau dilihat dari e-PPGM masih berada di 3,9 persen.Tapi ini bukan menjadi tolak ukur, karena penginputan-Nya kurang dari 50 persen, harusnya kalau dia diatas 90 persen kita sudah bisa mengambil sebagai sebuah dasar data yang akurat atau data riil, tapi karena dia masih dibawah dari 50 persen, makanya masih dipakai data survei statistik SSGI. Jadi survei ini dilakukan itu satu tahun satu kali, dan ter-update setiap tahun untuk situasi prevalensi,” paparnya.

Mengapa dia berbeda? karena prevalensi ini diambil dari data survei dari populasi kecil yang dianggap mewakili jumlah populasi yang sebenarnya, yang memang ada di kelompok masyarakat tertentu. Tapi tercatat di posyandu. Jad i itu pihaknya dijadikan sandingan dua sumber data yang ada. e-PPGM sebenarnya bisa kalau dijadikan sebagai sumber data riil, apabila angka penginputan-Nya dia diatas 80 persen.

“Karena kami punya cakupannya masih dibawah, makanya bahan kita bisa memakai data pravelensi, tetapi data e-PPGM kita punya dari dinas kesehatan. Nah, kalau berbicara data ini. Ini adalah rana dari TPPS untuk melakukan aksi konvergensi. Jadi analisis situasi itu harus berbasis data. Jadi mapping-Nya menggunakan master angsi atau warna warni. Kalau dia merah apabila diatas 400, sasaran keluarga berisiko, diatas 300 dia akan orange, diatas 200 berwarna kuning, sedangkan dibawah 200 jumlah keluarga berisiko lebih jauh,” kata dr. Fathiyah.

Langkah strategis untuk menurunkan stunting, yaitu pertama, aksi konvergensi yang dipastikan harus terlaksana. Dan ini betul – betul bukan hanya diatas kertas komitmen-Nya, bahwa itu harus terlaksana melalui implementasi program kegiatan yang ada di setiap OPD yang tergabung dalam PPPS, tapi ini harus dikawal langsung. Maka kerja-kerja tim percepatan harus dilakukan tahapan demi tahapan, yaitu rapat koordinasi teknis, dilakukan monitoring evaluasi di dalam tahapan aksi konvergensi dari tahapan-tahapan satu analisis situasi sampai di delapan tahapan, itu dipastikan ada reviu kinerja tahunan yang dilakukan, yang nantinya akan dibawahkan ke sistem pelaporan ke pusat, melalui tim TPPS Kota Ternate, TPPS provinsi hingga ke TPPS pusat.

“Mungkin ini yang menjadi sebuah strategi tersendiri, dan semangat tersendiri yang ada di Kabupaten/Kota, bagaimana fungsi TPPS ini bisa diakomodir memotivasi dengan adanya spirit kepemimpinan. Komitmen pemimpin daerah harus kuat untuk bisa mensinergikan semua lintas OPD yang ada di wilayah, supaya sentuhan langsng ke keluarga berisiko stunting.
Jadi strategi kita ada 8 aksi konvergensi untuk di lapangan, sekarang ini ada tim pendamping keluarga, yang langsung menyasar ke keluarga yang berisiko data di setiap kelurahan, dan tim
pendamping keluarga itu terdiri dari bidang pembina kelurahan, kader PKK dan kader KB yang bekerja secara komprehensif untuk melakukan upaya pendekatan ke keluarga berisiko stunting,” ungkap dr. Fathiyah lagi.

Dari mereka inilah akan mengalir data kaitan dengan situasional yang terjadi saat mereka melakukan kegiatan pendampingan tersebut. Untuk jumlah pendamping keluarga di Kota Ternate sebanyak 125 tim, terdiri dari 375 kader yang tergabung dalam tim pendamping keluarga stunting. Dirinya juga menambahkan, dari 19 kelurahan yang terdampak stunting ini,pihaknya tetap mengaktifkan sistem kelembagaan mulai dari level pusat-daerah, dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi dari TPPS di Kabupaten/Kota.

“Kota Ternate sendiri untuk 8 Kecamatan sudah terbentuk. 8 TPPS kecamatan ini juga akan melaksanakan kegiatan yang sama seperti di level kota, yaitu rembuk aksi percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan, yang nantinya akan sampai ke kelurahan untuk mensinergikan semua permasalahan yang ada daerah lokus. Saat disentil apa penyebabnya sehingga stunting ini bisa terjadi, padahal akses layanan terus dilakukan? dirinya menjelaskan, terjadinya stunting ini bukan murni kesalahan pelayanan kesehatan yang ada, tetapi banyak permasalahan yang melingkupi, terutama pengarapan di 1000 hari pertama kehidupan itu yang menjadi masalah belum teratasi,” ujarnya.

Karena faktor utama remaja calon pendamping contoh keadaan anemia pada remaja yang tidak sempat ditata laksana, akhirnya pada saat dia memasuki fase perkawinan tidak melalui tahapan pendamping calon pengantin, tapi
langsung masuk ke fase perkawinan tanpa ada persiapan apa-apa akhirnya pada saat hamil hal tersebut itu terjadi. Ini salah satu contoh. Selain itu, status sosial ekonomi yang rendah. Makanya kalau berbicara stunting banyak aspek.#[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar