Breaking News
Live Update Berita Terkini

TINGGALKAN MASSA AKSI, PEMPROV GORONTALO DIANGGAP TAK MAMPU JAWAB TUNTUTAN DEMONSTRAN PMII

Senin, 27 Jul 2020
Editor:
Ketua Cabang PMII Kota Gorontalo saat menyampaikan orasinya.
Dengarkan dgn suara Siap
8.7K pembaca

Laporan : Rifaldy Happy (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba

GORONTALO [KP] – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo menggelar aksi di Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (27/07/2020). Ada beberapa tuntutan aksi yang disampaikan sejumlah demonstran terkait masalah pandemi virus Corona di Gorontalo yang hingga hari ini terus mengalami lonjakan kasus yang signifikan.

Salah satu orator masa aksi, Yanto Atjil, mengatakan bahwa new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan hari ini gagal sehingga itu yang menjadi musabab kenaikan kasus virus Corona di Gorontalo, apalagi protokol kesehatan Covid-19 sudah jarang ditemukan di lapangan.

“Misalnya, di sejumlah pintu masuk perbatasan itu tidak dijaga ketat. Orang bisa masuk Gorontalo tanpa memperlihatkan surat bukti rapid test atau sejumlah syarat lain yang menjadi indikatornya. Bahkan ada yang tanpa syarat apapun, namun bisa masuk dengan leluasa,” kata Yanto.

Tidak hanya itu, ujar Yanto, aplikasi sekitarkita yang mestinya menjadi syarat untuk mendapatkan Surat Izin Masuk (SIM) Gorontalo tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ia mengatakan, protokol kesehatan juga tidak diterapkan di kawasan publik seperti; pasar tradisional, mall, pertokoan, perkantoran dan yang lainnya.

“Kegagalan pemerintah untuk menertibkan protokol kesehatan di era new normal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hari ini banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan karena kesalahan pemerintah, sebab new normal tidak punya payung hukum yang jelas. Padahal pemerintah memiliki semua perangkat, baik itu otoritas kekuasaan dan juga anggaran penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Selain itu juga yang menjadi sorotan PMII Kota Gorontalo, kata Yanto, adalah terkait masalah anggaran yang hingga hari ini sudah sekitar 59 persen terpakai dari totalnya Rp123, 6 miliar, namun kenyataanya pandemi virus Corona sampai dengan hari ini kian bertambah dan cenderung menghawatirkan.

“Pemerintah tidak transparan dengan anggaran Covid-19. Pemerintah tidak menjelaskan rincian anggaran dari 59 persen ini sudah terpakai dimana saja. Kemudian tidak cukup pemerintah sekadar menginformasikan anggaran Covid-19 melalui media online atau koran, akan tetapi mestinya dibuat papan informasi di setiap keluarahan/desa. Biar ada transparansi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, Iswanta, yang menerima massa aksi mengatakan pihaknya mengapresiasi kritikan oleh PMII terkait masalah pendemi yang semakin meningkat. Namun ia membantah bahwa tidak benar di setiap perbatasan itu tidak dijaga dengan ketat.

“Provinsi punya kewajiban untuk menjaga perbatasan masuk provinsi dan saya yakin sudah ketat sekali, kita sudah melibatkan TNI, Polisi, SatPol PP, Dinas Perhubungan dan tenaga kesehatan. Allhamdulilah sudah terjaga,” kata Iswanta.

Menurutnya, terkait adanya sejumlah orang yang masuk Gorontalo melalui jalan tikus memang tersebut terus terang sedang pihaknya sudah upayakan. Bahkan kata dia, sudah melakukan kerja sama dengan masyarakat perbatasan untuk ikut menjaga. “Tidak semata-mata aparat,” tandasnya.

Adapun tuntun massa aksi di antaranya:

1.         Meminta pemerintah terbuka terkait pemakaian anggaran Rp 73,54 Miliar.

2.         Biaya Rapid Test harus sesuai edaran Kementrian Kesehatan.

3.         Satuan gugus tugas harus seriusi penanganan karantina mandiri.

4.         Perketat sejumlah syarat masuk Provinsi Gorontalo.

5.         Segera cairkan Insentif tenaga kesehatan.

Di tempat yang sama, Ketua Cabang PMII Kota Gorontalo, Apriyanto Rajak, mengatakan, dirinya sangat menyayangkan sikap Asisten III yang meninggalkan masa aksi sebelum menjelaskan dengan tuntas apa yang menjadi tuntutan para demonstran.

“Harusnya Asisten III yang hadir sebagai representasi Gubernur Gorontalo mampu memberikan penjelasan atas apa yang menjadi keresahan masyarakat dan sahabat masa aksi. Sikapnya tadi menunjukan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani pandemi, dengan begitu berarti dia masa bodoh dengan apa yang terjadi saat ini,” jelasnya.

“Kami akan manemui Gubernur Gorontalo untuk memintai keterangan lebih lanjut, sebab saat ini New Normal mereka rasa normal,” tutup Apri.#[KP]

No More Posts Available.

No more pages to load.