SAKO DINILAI GAGAL, RATUSAN MAHASISWA DAN MASYARAKAT PEDULI MAYBRAT GELAR AKSI DI KANTOR DPRD

MAYBRAT, PAPUA BARAT226 Dilihat

Laporan : Rijali (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba

MAYBRAT [KP] – Ratusan Mahasiswa Maybrat dan Masyarakat Peduli Maybrat menggelar aksi damai didepan kantor DPRD Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, Rabu (22/07/2020).

Aksi tersebut di picu lantaran dinilai pasangan “SAKO” gagal dalam menjalankan visi-misi kepepimpinannya yang hampir memasuki tiga tahun ini.

Dalam aksi tersebut, koordinator aksi Mahasiswa Maybrat se-nusantara, Petrus Kosamah dalam orasinya mengatakan, sesuai dengan cita-cita hadirnya suatu Daerah Otonomi Baru ( DOB) yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik guna mensejahterakan masyarakat.

“Menyikapi situasional pelayanan public pemerintahan Kabupaten Maybrat dekade tiga tahun terakhir ini dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Bapak Drs, Bernad Sagrim, MM dan Bapak Drs, Paskalis Kocu,M.Si atau pasangan “SAKO” dinilai sangat gagal total dalam menerjemahkan dan menjalankan visi dan misi”, beber Koordinator aksi itu.

Lanjutnya, ketidakadilan dalam pelayanan pemerintahan baik pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, listrik, air bersih yang tidak merata di sub wilayah Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, Aifat Raya, dan Yumassesssss Raya. Bukan hanya, tetapi juga pelayanan kesehatan yang sangat minim.

“Pendidikan di kabupaten Maybrat yang mengalami degradasi, dan tidak ada pengembangan ekonomi makro dan mikro di wilayah Maybrat serta tidak ada regulasi Peraturan Daerah (Perda) yang didorong melalu legislatif untuk mengikat dan mengatur pelaku usaha”, tegasnya.

“Dengan perlakukan demikian maka dari mana retribusi.? dan pendapatan bagi daerah serta apa kerja eksekutif dan legislasi selama ini.?” tanya Kosamah.

Selain itu kata dia, sejauh ini semua pejabat daerah belum dilantik secara sah untuk menjalankan pemerintahan yang ada, namun masih diberi nota Dinas baik itu kepala Dinas.

“Dengan kebijakan itu akhir memacu kesadaran mahasiswa/i Maybrat se-nusantara dan masyarakat yang tergabung dalam “Gerakan Solidaritas Mahasiswa/i dan Masyarakat Peduli Maybrat“ untuk menyuarakan bersama demi menginginkan perubahan dinegeri tercinta bumi A-3”, jelasnya.

Mencermati hal tersebut tentunya membutuhkan fungsi kontrol dari semua elemen baik pemuda, pelajar, mahasiswa/i, intelektual, serta sesepuh peduli perubahan untuk menyuarakan demi menginginkan restorasi guna membangun Maybrat yang maju, mandiri dan bermartabat”, ujarnya.

Pada kesempatan itu juga Koordinator aksi menyampaikan poin-poin tuntutan sebagai berikut:

1. Sebagai mosi ketidak percayaan atas pelayanan pendidikan di Kabupaten Maybrat, sehingga kami meminta dengan tegas kepada Bupati Maybrat untuk segera mencopot jabatan kepala Dinas Pendidikan Maybrat.

 2. Segera bangun asrama Maybrat di seluruh Indonesia.

3. Berikan bantuan akhir studi bagi seluruh mahasiswa/i Maybrat di seluruh Indonesia.

4. Segera terapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembatasan wilayah pemerintah Kabupaten Maybrat.

5. Segera lengkapi sarana dan prasarana pendidikan disetiap sekolah SD, SMP dan SMA di Maybrat.

6. Bangun padar sentral bagi mama-mama Papua di Maybrat.

7. Segera bangun infrastruktur jalan di wilayah Mare, Aifat Timur, Aifat Selatan, Ayamaru Jaya, Ayamaru Utara, Tengah,Aifat Utara dan Aitinyo Raya.

8. Segera fungsikan rumah sakit pratama Maybrat.

9. Usir PT Wanang Galang Utama di Aifat Timur dan tutup PT Bangun Kayu Irian.

10. Tolak otsus Jilid II.

11. Segera benahi Gardu Induk di Fratafen.

12. Tolak pembangunan Pos-Pos Militer wilayah Aifat Selatan, Aifat Timur dan Mare.

13. Mendesak dengan pemerintah Maybrat terlebih khusus PNS OAP segera berikan SK Dinas bagi semua pejabat.

 14. Mendesak DPRD menetapkan Baseg Price.

15. Tolak transmigrasi di Kabupaten Maybrat.

16. Segera implementasi UU No 6 tahun 2014 dan Kepmendagri No 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala kampung.

17. Mendesak KPK, BPK dan Kapolda untuk mengaudit anggaran 2018, 2019 dan 2020 termasuk dana Covid.

18. Kami mendesak dengan tegas kepada DPRD Maybrat segera membentuk tim pansus untuk mengaudit anggaran Covid 19.

19. Hentikan segala bentuk nepotisme. Copot kepala Inspektorat dan kepala bidang pengeluaran keuangan Kabupaten Maybrat.

20. Mendesak DPRD untuk menetapkan Perda Mengklos segala bentuk perusahan yang direncanakan pembangunan di Kabupaten Maybrat.

21. Mendesak pemerintah Maybrat segera membentuk lembaga independen bagi mahasiswa/i Maybrat di seluruh Indonesia.

Demikian Pernyataan sikap ini kami buat dengan sesungguhnya untuk diketahui serta ditindaklanjuti demi perkembangan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Maybrat yang kita cintai bersama di masa sekarang dan dimasa yang akan datang.#[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar