Laporan Budi Dako/ Editor: YR
Poso [kabarpublik.id]-Lembaga Tanah Khatulistiwa (Taktis) meminta PT Poso Energy agar segera memenuhi seluruh kewajibannya.
Yaitu membayar seluruh ganti rugi pada masyarakat sekitar Danau Poso yang terdampak akibat beroperasinya PLTA Poso Energy.
“Sejak tahun 2020, konflik antara PT Poso Energy dengan masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Poso belum terselesaikan seluruhnya,” kata Direktur Lembaga Taktis Yusuf Dumo dalam
konferensi pers di Poso, Rabu, (8/12/2021).
Yusuf menyayangkan sikap PT Poso Energy yang tidak segera menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya kepada masyarakat sekitar danau Poso.
Apalagi saat ini Masyarakat Adat Danau Poso telah turut serta ikut melakukan tuntutan kepada PT Poso Energy.
Agar segera memenuhi seluruh ganti untung kepada masyarakat terdampak yang tinggal di sekitar Danau Poso.
Yusuf menilai bahwa tuntutan masyarakat kepada PT Poso Energy sangat realistis dan sesuai dengan kondisi riil dilapangan.
“Tuntutan masyarakat terlalu kecil jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan air danau Poso sebagai sumber energinya,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui bahwa akibat dari beroperasinya PT Poso Energy telah mengakibatkan terendamnya 266 Ha sawah dan kebun warga di 16 kelurahan dan desa di sekeliling Danau Poso.
Serta telah mengakibatkan matinya 94 hewan ternak kerbau di desa Tokilo serta terganggunya aktivitas nelayan yang menggantungkan hidupnya dari danau Poso.
Apalagi masyarakat sekitar danau Poso bersama Masyarakat Adat Danau Poso telah berulang kali melakukan aksi demonstrasi namun hingga kini belum ada respon solutif dan komprehensif dari PT Poso Energy.
“Saya berharap agar kelak nanti tidak ada proses kriminalisasi oleh oknum aparat keamanan dan perusahaan ketika masyarakat dan Tokoh Adat Danau Poso melakukan aksi lanjutan menuntut hak mereka,”ucap Yusuf.
Banyaknya masyarakat sekitar Danau Poso, Lanjut Yusuf, yang kehilangan sumber penghidupan mereka baik yang disektor pertanian, buruh tani dan peternakan yang saat ini tidak dapat melakukan aktivitasnya mencari nafkah.
“Dampak kerugian bagi masyarakat sangat besar jika dibandingkan dahalu mereka bisa membiayai anak sekolah, menyambung sekolah anak ke perguruan tinggi.
Namun kini sudah tidak bisa lagi sebab lahan itulah satu-satunya sumber pertanian masyarakat dengan menanam padi dan beternak kerbau,”sambungnya.
Yusuf juga berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Poso lebih proaktif menyelesaikan permasalahan ini, agar tidak semakin berlarut-larut hingga menimbulkan dampak yang lebih besar lagi terhadap masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Pemerintah Daerah sebenarnya bisa mendesak PT Poso Energy agar memperhatikan nasib masyarakat sekitar danau Poso yang terdampak akibat beroperasinya perusahaan tersebut.
“Pemda Poso jangan hanya lihat keuntungan yang diperoleh dari beroperasinya PLTA Poso Energy tapi juga harus melihat kerugian yang diderita masyarakatnya,” tutupnya.[KP]
Komentar