JAKARTA (kabarpublik) – Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik, tapi kompas utama penentu arah pembangunan bangsa. Karena itu, anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah pusat dan daerah agat tidak menyepelekan, apalagi memangkas anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Fikri, sapaan akrabnya, saat Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kota Tegal, dikutip dari Parlementaria, Sabtu (25/10/2025).
Sosialisasi itu bertema Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat, diikuti pelaku usaha, akademisi, dan aparat daerah dari wilayah Brebes dan Tegal.
Menurut dia, sensus merupakan mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang wajib dilakukan setiap sepuluh tahun. Ia menilai data hasil sensus menjadi dasar kuat agar kebijakan pemerintah terarah, efisien, dan akurat.
“Pelaksanaan pembangunan itu didasari hasil sensus, supaya kita punya data kuat, akurat, dan aktual,” kata wakil rakyat dari Dapil IX Jawa Tengahitu.
Politisi PKS itu juga menyorot target ekonomi pemerintah. Dia memastikan akan bersuara keras jika ada efisiensi yang mengorbankan program sensus itu. “Kalau ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, data dasarnya harus kuat dan akurat. Jangan hanya asumsi,” katanya.
Diajuga menekankan pentingnya literasi statistik masyarakat agar data yang terkumpul akurat dan dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap peta ekonomi Indonesia menjadi lebih komprehensif dan siap menghadapi era digitalisasi ekonomi.
Sensus ekonomi menjadi dasar perencanaan pembangunan yang menyentuh semua sektor, baik industri, UMKM, maupun jasa.
Deputi Bidang Neraca Analistik Badan Pusat Statistik (BPS), Edi Mahmud, menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian, mulai usaha mikro hingga besar, termasuk transaksi ekonomi digital.
