Penanganan Kasus TPPO di Provinsi Gorontalo Jadi Prioritas Dinas P2PA

BERITA, DAERAH, GORONTALO90 Dilihat

Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR

GORONTALO [kabarpublik.id] – Penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu prioritas utama bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Provinsi Gorontalo.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas P2PA, dr. Yana Yanti Suleman, dalam kegiatan Sosialisasi Kekerasan Terhadap Perempuan dengan tema “Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Perempuan Berdaya Anak Terlindungi” yang berlangsung di Meeting Room Sakina, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (13/06/2024).

dr. Yana Yanti Suleman mengungkapkan bahwa pada tahun 2023-2024, terdapat 7 kasus indikasi TPPO. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2021-2022 yang mencatat 9 kasus.

Selain itu, data kekerasan seksual mencatat 111 kasus, penelantaran/pembuangan bayi sebanyak 9 kasus, KDRT 46 kasus, pemerkosaan 39 kasus, dan eksploitasi anak 21 kasus.

“Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus TPPO ini pada tahun ini sudah menurun, yakni tinggal 7 orang,” ungkap dr. Yana.

Meski begitu, dr. Yana mengakui bahwa dalam upaya penanganan masalah ini, Dinas P2PA masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-PP TPPO) mencakup berbagai aspek, mulai dari pendanaan yang belum optimal hingga dukungan yang belum maksimal dari Satuan Tugas PPA di kabupaten/kota.

“Pihak-pihak seperti aparat Kepolisian dan Kemenkumham masih berbagi biaya pendampingan dengan Dinas PPPA, sehingga belum ada alokasi biaya mandiri yang penuh,” ujar dr. Yana.

Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas P2PA melakukan koordinasi intens serta pertemuan dengan kabupaten/kota tempat perkara terjadi. Langkah ini bertujuan untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam memfasilitasi penanganan kasus, baik dalam pendampingan, penjangkauan, maupun pemulangan korban.

“Namun, berbagai masalah penegakan hukum TPPO juga mempengaruhi kinerja Dinas P2PA, seperti pemahaman yang belum merata di antara aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus TPPO, serta kurangnya mekanisme penetapan penyitaan terhadap aset pelaku TPPO,” ucapnya.

Dalam upaya memperkuat kelembagaan GT-PP TPPO, Dinas P2PA juga telah mengambil beberapa langkah strategis dan inovatif. Program BRIMOB SIMAKO dan intervensi program bersama Satgas PPA di kabupaten/kota telah diimplementasikan.

Selain itu, pelaporan pengaduan melalui call center SAPA 129 juga dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

“Kami memfungsikan enam Satgas TPPO di enam kabupaten/kota dan berupaya mengefektifkan pelaporan melalui call center pengaduan. Semua laporan akan ditindaklanjuti dengan serius,” tambah dr. Yana.

dr. Yana Yanti Suleman juga menekankan pentingnya peran serta lembaga masyarakat dan media dalam mendorong pencegahan dan penanganan TPPO.

Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan media sangat diperlukan untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO.

“Dengan dukungan pendanaan yang memadai, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, dan inovasi dalam pelaporan serta penanganan kasus, diharapkan masalah TPPO di Provinsi Gorontalo dapat diatasi secara efektif,” pungkasnya.

Apa Reaksi Anda?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar