JAKARTA (kabarpublik) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/25).
Dalam operasi tersebut, Satgas PKH berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal. Kunjungan para pejabat tinggi negara ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam sekaligus menegakkan hukum di wilayah nasional.
Menhan: Negara Harus Hadir Menertibkan Pemanfaatan SDA
Usai peninjauan, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di seluruh wilayah Indonesia.
“Negara harus hadir dalam menertibkan semua sumber daya alam di wilayah nasional kita. Infrastruktur yang digunakan di kawasan ini juga harus dilengkapi dengan unsur aparat, seperti imigrasi, bea cukai, dan pejabat pengamanan kamtibmas, agar tidak terulang penyimpangan seperti di masa lalu,” ujar Sjafrie.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal, tanpa pandang bulu, sembari tetap memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sah dan produktif.
“Yang legal kita dorong agar tetap berproduksi. Sementara yang ilegal akan ditindak sesuai hukum. Kita tidak melihat siapa pelakunya, tetapi berpegang pada kepentingan nasional yang harus kita jaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menhan menuturkan bahwa upaya penertiban ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
“Ini adalah langkah pencegahan agar tidak ada lagi penyimpangan maupun penyelundupan di wilayah perairan dan perbatasan nasional,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, unsur TNI yang tergabung dalam Satgas PKH berperan penting dalam pengamanan lapangan dan pengawasan sumber daya alam. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bertindak sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, dengan tanggung jawab pada pengawasan strategis serta koordinasi lintas lembaga.
Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, selaku Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH, turut memastikan jalannya operasi berlangsung tertib, efektif, dan sesuai prosedur.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi model penegakan hukum terpadu dalam melindungi kekayaan alam Indonesia dari praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
