“Harapan kami jangan ada korupsi, itu yang menjadi tujuan utama, yang pasti kami tetap konsen di situ, karena memang tugas kami untuk masalah korupsi ini,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto usai ‘Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN dan KPK dengan Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara di Manado, Selasa.
Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama yang dijalankan KPK bersama Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah di Sulawesi Utara.
Pertama, peningkatan layanan publik khususnya di bidang pertanahan agar masyarakat tidak menjadi korban pungutan liar. Kedua, penyelamatan aset-aset milik pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, optimalisasi pendapatan daerah.
“Jangan sampai pendapatan daerah tidak masuk ke kas pemerintah daerah dan justru disalahgunakan oknum. Karena itu kami bersama pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan pendapatan masuk sesuai ketentuan,” ujarnya.
Edi menjelaskan, sinergi dalam penguatan pelayanan pertanahan dan tata ruang telah dimulai sejak Oktober 2025 melalui sejumlah program bersama.
“Kami sudah bertemu dan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan menyepakati sembilan program dari sekitar 25 program yang dibahas,” katanya.
Sembilan program tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan realistis, relevan dengan pencegahan korupsi, serta dapat diimplementasikan di daerah.
Ia menambahkan, pelaksanaan rapat koordinasi di Sulawesi Utara didasari komitmen kuat pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi.
Kegiatan serupa sebelumnya juga telah dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan respons positif dari pemerintah daerah.
“Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Utara, kami melihat mayoritas kepala daerah memiliki komitmen kuat dalam menyelamatkan aset daerah, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki layanan publik,” ujarnya. (ant)
