Laporan : Jaringan Berita SMSI
Editor : Mahmud Marhaba
GORONTALO [KP] – Koalisi NKRI yang sasarannya untuk memperkokoh perwakilan partai di DPRD provinsi Gorontalo dalam mengisi beberapa jabatan strategis sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berjalan dengan baik. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan memberikan respon positif.
Untuk kepentingan rakyat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan bergabung dengan Koalisi NKRI ini. Hal ini dipertegas dengan kehadiran Ketua DPW PKS Adnan Entengo bersama sejumlah pimpinan parpol lainnya.
“Iya, kami gabung di koalisi NKRI DPRD provinsi Gorontalo,” ungkap Adnan Entengo, Ketua DPW PKS provinsi Gorontalo menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan PKS dalam koalisi tersebut.
Nilai tambah dari koalisi NKRI ini menurut Adnan Entengo karena kebijakan pemerintah pro rakyat. Bagaimana jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat? Adna Entengo dengan tegas mengatakan jika dirinya yang bakal dilantik menjadi anggota DPRD provinsi itu akan mengkritsinya.
“Kalau ada yang tidak pro rakyat, dibuka ruang kritis,” tegas Adnan kepada media ini yang tergabung di jaringan berita SMSI Gorontalo, Sabtu (15/06/2019).
Keputusan untuk berkoalisi di DPRD provinsi tersebut diakui Adnan telah melalui mekanisme partai. Dirinya menegaskan jika hal ini telah didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pengurus lainnya.
“Sudah didiskusikan dan kita saling komunikasi terus,” tegas Adnan Entengo sambil menambahkan jika ini bagian dari mekanisme partai.
Ketua Fraksi PKS DPRD provinsi Gorontalo saat ini, Helmi Adam Nento tidak menampik soal partai yang dimana dirinya mengabdi telah melakukan koalisi dengan koalisi NKRI. Dirinya malah berbeda pendapat dengan Ketua DPW terkait Alat Kelengkapan Dewan tersebut.
Sebenarnya, ungkap Helmi Nento, AKD merupakan ranah DPRD. Mekanismenya pun sangat jelas diatur, yakni dengan cara pemilihan atau dengan cara pembagian proporsional sesuai jatah perolehan kursi partai di DPRD.
Ditanya soal langkah PKS masuk dalam Koalisi NKRI, Helmi Nento menegaskan jika hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam mekanisme partai.
“Di PKS ada forum tertinggi pengambilan keputusan yang strategis. Saya memilhat bahwa koalisi NKRI bagian dari langkah strategis yang akan diambil melalui sebuah mekanisme partai,” tegas Helmi Nento.
Helmi pun mengatakan jika dirinya masuk dan memiliki kewenangan untuk menentukan langkah strategis partai baik kedalam maupun keluar.
“Kami akan bicarakan soal keterlibatan PKS dalam koalisi NKRI di DPRD provinsi Gorontalo, apalagi saya masuk di Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS provinsi Gorontalo,” tegas Helmi yang enggan menjawab pertanyaan wartawan soal sah dan tidaknya keputusan PKS masuk dalam koalsi NKRI di Deprov.
Dirinya malah meminta agar PKS harus lebih kritis lagi kedepan, karena ini masuk jabatan ke dua NKRI yang program-program pengentasan kemiskinan masih kurang maksimal. Sehingga PKS harus bisa mengabil sikap yang tegas terhadap proggram-program pemerintah NKRI yang tidak berdampak langsung mengentaskan kemuskinan.
“PKS jangan terjebak pada 2 kubu, “Kuning dan Biru”. Mana yang serius memperjuangkan rakyat, disitu PKS harus berlabuh,” tegas Helmi sambil mengatakan jika persoalan ini akan dibahas pada internal partai.
“Kita lihat saja nanti. Khan masih akan dibahas di internal partai. Nanti saya kabarkan soal keputusan tersebut,” ungkap Helmi Adam Nento yang mengaku masih berada di Jakarta saat dimintai keterangan soal ini.#[KP/Tim SMSI]
Komentar