Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Inflasi Provinsi Gorontalo dalam dua bulan terakhir terbilang cukup tinggi, yakni 4,4 persen pada Januari 2024 dan 3,73 persen pada Februari 2024. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah setempat.
Menyikapi hal tersebut, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi inflasi.
Menurut Handoyo, bahwa peningkatan inflasi yang terjadi pada Januari dan Februari 2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah penambahan daerah yang dihitung dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Jika sebelumnya inflasi Provinsi Gorontalo hanya dihitung berdasarkan IHK Kota Gorontalo, maka tahun 2024 bertambah satu daerah lagi yakni IHK Kabupaten Gorontalo.
“Pada Juni sampe September tahun lalu, tren inflasi kita terbilang rendah, bahkan selalu berada pada urutan kedua terendah nasional. Namun demikian, dengan bertambahnya Kabupaten Gorontalo menjadi obyek perhitungan kota inflasi, maka inflasi provinsi dihitung berdasarkan nilai rata-rata antara inflasi Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo,” beber Handoyo, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa (19/03/2024).
Selain itu, Handoyo juga menjelaskan pentingnya membaca data inflasi berdasarkan perbandingan tahunan (Y-on-Y) dan bulanan (M-to-M). Inflasi Gorontalo pada Februari 2024 di angka 3,73 persen terbaca tinggi, bahkan tertinggi kedua secara nasional. Padahal jika disandingkan dengan angka bulan Februari 2023 (Y-on-Y) sebesar 5,78% maka angka inflasi tahun ini menurun.

“Jangan inflasi tahunan jadi ukuran kinerja bulanan, seolah olah orang enggak kerja setiap bulan, itu keliru. Kalau mau diukur harusnya inflasi bulanan dengan bulanan. Nah untuk M-to-M Provinsi Gorontalo justru mengalami deflasi di bulan Februari -1,15 persen dibandingkan bulan Januari -0,91 persen,” tegas mantan Kadis PUPR itu.
Dirinya juga menyebut laju inflasi di Gorontalo pada bulan Februari 2024 dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau pada komoditas beras, daun bawang, daging ayam ras, minyak goreng dan kue basah. Sementara deflasi terjadi untuk komoditas tomat, cabe rawit, bawang merah, ikan cakalang dan ikan selar/tude.
“Terkait tren Inflasi khususnya komoditas pangan ini, Pak Pj Gubernur terus memantau pelaksanaan Program pada tiap OPD dan instansi terkait lainnya. Sebagai contoh, Pemprov bekerjasama dengan Bulog Gorontalo gencar menyalurkan beras SPHP. Pelaksanaan operasi pasar oleh Dinas Kumperindag dengan mengintervensi harga beras kepada pedagang beras di pasar tradisional Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo,” ujarnya.
Program lainnya yakni Gerakan Pangan Murah di kota dan kabupaten jelang Ramadan 1445 Hijriah. Percepatan penyaluran program BLP3G pada Dinas Sosial, sementara Dinas Pertanian melakukan penyaluran bantuan benih cabai rawit, tomat dan padi hibrida.
Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan benih cabai rawit kepada sekolah sekolah sebagai bagian dari program Germas Batari. Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan ikan segar kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Tidak hanya itu, pemerintah juga telah meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Tim ini secara rutin melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk melaksanakan High Level Meeting dengan pemerintah kabupaten/kota, untuk mengidentifikasi dan menanggulangi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inflasi. Langkah-langkah konkret seperti memeriksa ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif menjadi fokus utama dalam upaya mengendalikan inflasi di Provinsi Gorontalo.
Komentar