MOSKOW (kabarpublik.id) – Pemerintah Italia akan meningkatkan anggaran pertahanan dan keamanan secara bertahap hingga mencapai 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2028 sebagai bagian dari komitmen kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, mengatakan belanja pertahanan negaranya diproyeksikan mencapai 2,3 persen dari PDB pada 2027, sebelum meningkat menjadi 2,6 persen pada tahun berikutnya.
“Dalam tahun depan kami akan mencapai 2,3 persen, kemudian meningkat menjadi 2,6 persen pada 2028. Kami berada dalam posisi untuk memenuhi komitmen tersebut secara bertahap,” kata Crosetto dalam wawancara dengan harian Corriere della Sera, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Crosetto, anggaran pertahanan Italia saat ini berada di level 2,01 persen dari PDB. Jika digabungkan dengan belanja sektor keamanan, total pengeluaran mencapai sekitar 2,8 persen dari PDB.
Ia menegaskan Italia tetap berkomitmen memenuhi target NATO untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga lima persen dari PDB pada 2035. Evaluasi terhadap pencapaian target tersebut dijadwalkan dilakukan pada 2030.
Crosetto juga menyebut Perdana Menteri Giorgia Meloni telah menyampaikan kepada negara-negara anggota NATO bahwa Italia menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pengiriman personel untuk berbagai misi aliansi tersebut, bahkan melampaui Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan Fatto Quotidiano, Crosetto mengungkapkan pemerintah Italia telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar 19 miliar euro untuk sektor pertahanan dan keamanan selama periode 2027–2028.
Sejumlah media Italia memperkirakan anggaran pertahanan akan meningkat sekitar 6,5 miliar euro pada 2027 dan kembali bertambah sekitar 13 miliar euro pada 2028.
Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai peningkatan anggaran pertahanan negara-negara NATO dapat mempercepat militerisasi global dan memicu perlombaan senjata. Menurut Putin, narasi mengenai ancaman dari Rusia digunakan oleh sejumlah negara Barat untuk membenarkan kenaikan belanja militer serta menutupi persoalan ekonomi domestik.
