Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Pembayaran gaji terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan. Disisi lain Pemerintah Daerah juga dihadapkan dengan keterbatasan anggaran.
Hal ini diungkapkan Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo saat memberikan pembinaan terhadap tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Gorontalo, Selasa (02/01/2024) di Gedung Kasmat Lahay.
“Katakanlah ada 1000 orang PPPK. Yang awalnya membutuhkan anggaran 1 miliar, kini menjadi 3 miliar. Terdapat juga sekitar 2799 tenaga kontrak yang menerima gaji sekitar 1.000.000, berarti 3 Miliar per bulan dan per tahun kurang lebih 36 miliar anggaran dikeluarkan untuk tenaga kontrak,” terang Nelson.
Meskipun begitu lanjut Nelson, tenaga kontrak ini dibutuhkan. Sebab di Kabupaten Gorontalo berdasarkan analisis kebutuhan, idealnya mengangkat 3 ribuan ASN. Tetapi, karena keterbatasan yang ada maka untuk mengisi formasi ASN maupun PPPK itu dipenuhi melalui penerimaan tenaga kontrak.
“Pada dasarnya, saya sebagai Bupati punya inisiatif menerima saudara-saudara sekalian menjadi tenaga kontrak, dan mendorong serta memfasilitasi sehingga bisa menjadi ASN dan PPPK sesuai ketersedian anggaran,” ujar Nelson.
Namun lanjut Nelson, dalam konteks perpanjangan kontrak, Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak serta-merta menerima kembali tenaga kontrak tanpa melakukan evaluasi mendalam.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 kata Nelson, evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap. Yakni berdasarkan kebutuhan, kinerja, dan kompetensi dasar maupun bidang.
“Pada intinya, Pemda masih bersedia menerima tenaga kontrak baik yang sudah masuk data base maupun tenaga kontrak belum masuk data base. Namun dengan catatan perlu dilakukan evaluasi sesuai ketentuan,” pungkasnya
