JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengkritik keras cara pandang jaksa terhadap proses kreatif dalam kasus videografer Amsal Christy Sitepu yang menjadi terdakwa dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo periode 2020–2022.
Menurutnya, penilaian terhadap ide, gagasan, proses editing, hingga dubbing sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai atau bahkan dihargai Rp0 merupakan pendekatan yang keliru dan berbahaya bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
“Proses kreatif adalah nyawa dari industri kreatif. Seharusnya diapresiasi, bukan justru dinihilkan bahkan dikriminalisasi. Jika ide dan kreativitas dinilai nol, itu sama saja membunuh kreativitas,” tegas Muhaimin.
Ia menekankan bahwa dalam industri kreatif, nilai utama terletak pada keseluruhan proses, mulai dari riset, pengembangan ide, produksi, hingga eksekusi, yang tidak bisa diukur dengan pendekatan konvensional.
Muhaimin juga mengingatkan bahwa pola pikir tersebut berpotensi berdampak luas, termasuk pada dunia pendidikan. Jika kreativitas dianggap tidak bernilai, minat generasi muda untuk belajar dan berkarya dikhawatirkan akan menurun.
Saat ini, jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari sektor ekonomi kreatif, seperti konten kreator, videografer, editor, desainer, hingga pekerja kreatif lainnya.
Ia menegaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut berkomitmen untuk memperkuat ekosistem industri kreatif melalui perlindungan dan apresiasi terhadap para pelaku kreatif.
“Jika ingin ekonomi kreatif tumbuh, kita harus mengakui bahwa kreativitas memiliki nilai. Bukan nol, tetapi menjadi fondasi utama,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Muhaimin mengingatkan pentingnya arah kebijakan yang berpihak pada pelaku kreatif.
“Jangan bunuh kreativitas. Lindungi, fasilitasi, dan hargai. Dari situlah masa depan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dibangun,” pungkasnya.
