JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5 sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan global terhadap produk hasil hutan Indonesia.
Peluncuran MFP Fase 5 yang didukung Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ini merupakan kelanjutan kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah terjalin sejak tahun 2000. Program ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa MFP berperan sebagai forum kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan nasional secara berkelanjutan.
“Multistakeholder Forestry Programme bukan program baru. Sejak fase pertama tahun 2000, banyak capaian penting telah dihasilkan, termasuk penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan keberhasilan Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.
Ia menyampaikan bahwa melalui MFP Fase 5, Indonesia akan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan hutan, menjaga legalitas produk kehutanan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang semakin baik agar daya dukung dan daya tampung hutan tetap terjaga. Keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan harus berjalan seiring,” tegasnya.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan perlindungan hutan.
“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Masa depan hutan Indonesia merupakan isu global yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,” kata Dominic Jermey.
Ia menambahkan bahwa kemitraan Indonesia–Inggris melalui MFP Fase 5 tidak hanya mendukung tujuan iklim dan keanekaragaman hayati, tetapi juga membuka peluang ekonomi berkelanjutan.
“Kolaborasi ini memberikan manfaat ekonomi, termasuk peluang bagi UMKM dan pelaku usaha dari kedua negara dalam pengembangan produk hasil hutan berkelanjutan,” ujarnya.
MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris, serta pemangku kepentingan terkait. Program ini akan fokus pada penguatan institusi kehutanan di tingkat nasional dan tapak, peningkatan transparansi dan inklusivitas tata kelola, penyempurnaan sistem keberlanjutan seperti SVLK, serta perluasan akses pasar global bagi produk kehutanan Indonesia.
Hingga 2029, MFP Fase 5 ditargetkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang semakin kuat, konsisten diterapkan di lapangan, dan mendapat kepercayaan pasar internasional. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam agenda iklim dan keanekaragaman hayati global.
