“Saya kira ini merupakan suatu bentuk semangat serta dukungan yang diberikan terhadap kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Gaza,” kata Sugiono usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Misi kemanusiaan semacam itu, lanjutnya, seharusnya mendapat dukungan dan apresiasi. Namun, aksi kemanusiaan itu justru dihadang oleh pasukan zionis Israel dan menangkap para peserta konvoi.
Sugiono menekankan konvoi bantuan kemanusiaan tersebut harus menjadi pengingat bagi semua pihak agar mengusahakan kelancaran pengiriman bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza.
Para peserta konvoi kemanusiaan ke Gaza itu juga tentu sudah sepenuhnya memahami risiko pelayaran dengan mencoba menerobos blokade Israel, menurutnya.
“Kita berharap tujuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ini bisa terus terlaksana lewat berbagai jalur lain,” ujar Sugiono.
Dia pun berjanji akan terus memperjuangkan pembebasan para WNI peserta konvoi kemanusiaan itu yang diculik Israel agar bisa segera kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat dan tanpa kekurangan apa pun.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan negara-negara sahabat yang dapat berkomunikasi langsung dengan Israel, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.
Kemlu juga telah berkoordinasi dengan perwakilan RI di kawasan untuk mengetahui kondisi sembilan WNI dan mengusahakan pemulangan mereka.
Kemlu telah mengonfirmasi sembilan WNI, yang ikut berpartisipasi dalam konvoi kemanusiaan GSF ke Jalur Gaza, menjadi korban penculikan pasukan zionis Israel dengan menyergap kapal-kapal mereka.
Di antara sembilan WNI yang diculik tersebut, turut serta tiga wartawan media nasional yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo.
Indonesia mengutuk keras tindakan zionis Israel yang mencegat kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan dalam gerakan GSF hingga menangkap para relawannya termasuk sejumlah WNI itu.
Situasi tersebut juga menegaskan kembali pentingnya kesadaran rezim zionis untuk menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. (ant)
