BADUNG (kabarpublik) – Evaluasi mendalam terhadap peran BP BUMN dan Danantara mengawal kinerja BUMN perbankan dilakukan Komisi VI DPR RI. Momentum Nataru 2025 jadi tolok ukur efektivitas restrukturisasi dan transformasi demi kepentingan publik.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyoroti Danantara masih menghadapi pekerjaan besar, terutama mengurangi jumlah BUMN yang tidak efisien.
“Dari 1.000 BUMN akan dipangkas jadi sekitar 500–200 entitas. Ini tugas berat Danantara, dan kami harus mengawalnya,” katanya saat Kunjungan Kerja Spesifik di Badung, Bali.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, output kinerja, dan efisiensi SDM. “Kalau digaji, harus ada outputnya. Kalau perlu training, lakukan agar BUMN bisa menghasilkan kinerja lebih baik. Ini cita-cita kita bersama,” kata politisi PKB itu.
Danantara mengonfirmasi tengah mengawal 21 langkah RKP BUMN, meski masih ada satu program besar belum rampung. “Kami memastikan BUMN, terutama Himbara, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya saat Nataru,” jelas SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT Danantara Aset Manajemen, Nora Osloi.
Komisi VI mengaitkan evaluasi itu dengan kesiapan perbankan menghadapi proyeksi kebutuhan uang tunai nasional Rp41,2 triliun dan peningkatan penggunaan transaksi digital.
Dikutip dari Parlementaria, Senin (8/12/2025), paparan BNI dan Mandiri menjadi dasar catatan pengawasan DPR terhadap efektivitas tata kelola dan kesiapan BUMN dalam melindungi kepentingan publik.
DPR memastikan fungsi pengawasan akan diperketat, terutama di masa transisi struktur BP BUMN dan Danantara, agar transformasi perbankan BUMN benar-benar memberi nilai langsung bagi masyarakat.
