JAKARTA (Kabarpublik.id) – Nama Tirto Adhi Soerjo (1880 – 1918) masih bisa dikenang, setidaknya melalui dua penanda Pertama pada seruas nama jalan di Kota Bogor, yang mengabadikan namanya. Kedua, ketika nama Tirto diadopsi sebagai nama sebuah media online.
Bila nama Tirto Adhi Soerjo (Tirto) dijadikan nama jalan di Kota Bogor, selain sebagai bentuk penghargaan terhadap Tirto sebagai tokoh pers nasional, kebetulan makamnya sendiri berada di Kota Bogor (pemakaman Tanah Sereal).
Itu sebabnya peresmian nama jalan tersebut bertepatan dengan Hari Pahlawan (10 November) 2021.
Bisa dikatakan Tirto termasuk jurnalis pribumi yang paling awal menggunakan media cetak (surat kabar) untuk menyampaikan gagasan dan membentuk opini publik, termasuk bagaimana bersikap kritis terhadap kekuasaan, dalam hal ini pemerintah kolonial.
Tirto memberikan pelajaran penting, bagaimana pers dan literasi mampu menjadi energi tambahan dalam mendorong perubahan.
Mungkin ini yang menjadi inspirasi jurnalis generasi now, baik yang bergabung di media online, maupun media platform lainnya, termasuk media sosial.
Tirto dan Kebangkitan Nasional
Tirto juga memberikan andil besar dalam pergerakan nasional Indonesia yang semakin berkembang sejak awal abad ke-20. Di tengah tekanan rezim kolonial, ia telah memikirkan dan menyuarakan gagasan tentang kebangsaan serta kesadaran sebagai satu bangsa.
Pada tanggal 20 Mei 1908, Tirto bersama para siswa STOVIA lainnya yang diprakarsai oleh Wahidin Sudirohusodo, mendeklarasikan Boedi Oetomo. Secara kebetulan Tirto juga sempat belajar di STOVIA, namun tidak selesai, karena lebih tertarik pada dunia pergerakan dan jurnalistik.
Sedikit mundur ke tahun 1905, berbarengan dengan tokoh sekolah dokter Jawa STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artchen) di Batavia, Wahidin Suedirohusodo, Tirto mengunjungi para kenalannya, untuk menggagas dibentuknya sebuah perhimpunan.
Sebelum Boedi Oetomo dideklarasikan pada 20 Mei 1908, Tirto Adhi Soerjo sudah membentuk Sarekat Prijaji pada 1906.
Dengan mendeklarasikan berdirinya Sarekat Prijaji (SP), itu artinya Tirto berkontribusi mendirikan organisasi kebangsaan Indonesia pertama yang hadir di Hindia Belanda.
Sementara Wahidin dan para aktivis dari STOVIA lainnya baru mencetuskan Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908.
Terbentuknya SP diumumkan melalui edaran di surat kabar berbahasa Melayu yang terbit di berbagai wilayah Hindia Belanda. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa telah berdiri sebuah perhimpunan yang mewadahi para priyayi dan bangsawan pribumi dengan tujuan memajukan anak negeri melalui pendidikan.
Namun, kebersamaan Tirto dengan Boedi Oetomo tidak berlangsung lama. Tirto memilih mundur karena menilai organisasi tersebut hanya akan “mengangkat lapisan yang di atas-atas saja”.
Menurut Tirto, SP berbeda dengan BO. Ia mengklaim Sarekat Prijaji memiliki wawasan kebangsaan yang lebih maju. Meski sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan ningrat, SP disebut tidak terlalu memperhitungkan perbedaan golongan maupun asal bangsa di dalamnya.
Kemudian, Sarekat Dagang Islam (SDI) yang berdiri pada 1909 menjadi ruang baru bagi Tirto untuk melepaskan diri dari jejaring keningratan yang selama ini mengitarinya.
Tirto berpandangan, jika ingin memajukan rakyat terjajah, perjuangan tidak seharusnya bergantung pada kalangan bangsawan atau pejabat pemerintahan. Menurutnya, gerakan harus dibangun bersama orang-orang merdeka yang mandiri secara ekonomi, yakni kaum pedagang.
Surat kabar Medan Prijaji kemudian dijadikan corong propaganda bagi SP dan SDI. Hampir semua surat kabar yang digagas Tirto, terutama Medan Prijaji, menggunakan bahasa Melayu rendahan atau Melayu pasar, bukan bahasa tinggi yang kaku dan terlalu terikat pada kaidah baku saat itu.
Tirto memberikan kontribusi besar dalam perkembangan bahasa Melayu yang kemudian tumbuh menjadi bahasa Indonesia modern yang kini digunakan sehari-hari.
Bahasa Melayu rendah sendiri merupakan bahasa pergaulan masyarakat yang oleh budayawan Remy Sylado disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia.
Tirto Adhi Soerjo tentu memiliki alasan mengapa dirinya, yang berasal dari kalangan ningrat sekaligus kaum intelektual, memilih menggunakan “bahasa orang-orang kasar” dalam surat kabar yang diterbitkannya. Pilihan itu kemudian diikuti banyak surat kabar lain pada masanya.
Tirto dapat disebut sebagai pelopor yang memahami dan secara sadar menggunakan bahasa Melayu sebagai alat politik untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik. Bahasa Melayu yang dimaksud adalah bahasa sehari-hari yang hidup di tengah masyarakat.
Bahasa Melayu, dalam pandangan Tirto, bukan sekadar lingua franca, tetapi secara sadar dipilih sebagai alat yang diyakini paling ampuh untuk mengartikulasikan gagasan “bangsa yang terdiri atas orang-orang yang terpinggirkan”.
Dengan menggunakan bahasa Melayu pasar, Medan Prijaji menjadi lebih mudah dipahami dan dekat dengan masyarakat luas. Surat kabar itu pun berkembang menjadi media yang merakyat bagi berbagai kalangan, terutama “bangsa-bangsa terprentah” yang menjadi sasaran utama perjuangan Tirto.
Tirto menerapkan apa yang saat ini dikenal dengan istilah jurnalisme advokasi yakni membela kaum tertindas melalui jurnalistik.
Bahkan, tidak jarang Tirto turun langsung ke lapangan ketika diperlukan. Sebagai seorang berdarah biru, ia berani mengkritik kekuasaan dan menggerakkan kesadaran bangsa melalui tulisan. Tirto juga menjadi pelopor penerbitan surat kabar Bumiputera yang mengubah arah perlawanan melalui jalur jurnalistik.
Antara Tirto dan Samanhudi
Sekitar 1911 atau 1912, melalui organisasi lain yang juga didirikannya, yakni Sarekat Dagang Islam (SDI), Tirto mulai bersinggungan dengan Haji Samanhudi, seorang saudagar batik dari Laweyan, Solo.
Saat itu, Samanhudi memimpin perkumpulan bernama Rekso Roemekso di Solo yang mewadahi para pedagang batik, pegawai rendahan Kasunanan, hingga kelompok keamanan setempat.
Samanhudi kemudian membantu Tirto memperluas pengaruh SDI ke berbagai daerah di Jawa. Atas permintaan Samanhudi, Tirto menyusun AD/ART bagi laskar keamanan Rekso Roemekso yang dibentuk untuk melindungi kawasan industri batik di Solo. Pada Februari 1911, Rekso Roemekso resmi berganti nama menjadi SDI Cabang Surakarta.
Setelah Revolusi Tiongkok, pedagang Tionghoa di Surakarta mulai menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, situasi tersebut juga memicu konflik dengan SDI Cabang Surakarta.
Di saat yang sama, kondisi ekonomi Tirto memburuk akibat lilitan utang. Hingga akhirnya, pada April 1912, ia menyerahkan kepemimpinan organisasi kepada Samanhudi.
Pada 22 Agustus 1912, Medan Prijaji terpaksa berhenti terbit setelah dihantam berbagai persoalan, mulai dari omzet yang terus menurun, hengkangnya pengiklan besar, hingga macetnya pembayaran pelanggan yang membuat Tirto tidak mampu melunasi utang percetakan.
Persoalan itu kemudian berujung di pengadilan. Tirto dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pembuangan ke Maluku. Peristiwa ini pula yang menyebabkan hubungan SDI Cabang Surakarta dengan pusat pergerakan di Bogor terputus.
Setelah aktivitas SDI Cabang Surakarta dihentikan oleh Karesidenan Surakarta, pada 23 Agustus 1912 Haji Samanhudi menemui Oemar Said Tjokroaminoto yang saat itu menjadi pengurus SDI Cabang Surabaya untuk meminta bantuan.
Di tangan Tjokroaminoto, SDI Cabang Surakarta kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam dengan tujuan memperluas pengaruh organisasi. Sejarah kemudian memperlihatkan bahwa seiring munculnya figur Tjokroaminoto, nama Tirto dan Samanhudi perlahan tenggelam dari panggung sejarah, terutama dalam kaitannya dengan Sarekat Islam.
Pada Desember 1918, Tirto wafat di pangkuan Raden Goenawan, salah seorang pengikutnya yang di kemudian hari juga menjadi tokoh Sarekat Islam dan menjabat sebagai Ketua SI Jakarta (Betawi).
Tirto kemudian dimakamkan di pekuburan umum di daerah Mangga Dua, kini masuk wilayah Jakarta Barat. Beberapa tahun kemudian, makam Tirto dipindahkan ke Bogor, sebagaimana yang dikenal hingga sekarang.
Prosesi pemakaman Tirto berlangsung nyaris tanpa gaung, terlebih jika dikaitkan dengan peran besarnya dalam sejarah pergerakan nasional dan dunia pers. Tidak ada iring-iringan besar, tidak ada tokoh penting yang mengantar ke peristirahatan terakhirnya. Tidak pula terdengar pidato pelepasan yang mengenang jasa dan perjuangannya sepanjang hidup yang relatif singkat.
Nasib serupa juga dialami sahabatnya, Haji Samanhudi. Ia wafat pada 28 Desember 1956 dan dimakamkan di pemakaman umum sederhana di kawasan Grogol, di pinggiran Kota Solo.
Baru pada 1961, Presiden Sukarno menetapkan Haji Samanhudi sebagai Pahlawan Nasional atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Nama Samanhudi kemudian diabadikan menjadi nama jalan di sejumlah kota, salah satunya di kawasan Pasar Baru, Jakarta.
Berpuluh-puluh tahun setelah nama Tirto Adhi Soerjo seolah tenggelam dalam riuh perjalanan sejarah Indonesia, masih ada tokoh-tokoh yang mengingat dan menuliskan kembali jejak perjuangannya.
Salah satunya adalah Ki Hadjar Dewantara yang bernama asli Soewardi Soerjaningrat. Sementara itu, Pramoedya Ananta Toer mengabadikan perjalanan hidup Tirto melalui karya sastra Tetralogi Buru, karya besar yang sempat dilarang pada masa Orde Baru.
Selain itu, Pramoedya juga menulis hasil riset tentang Tirto dalam buku nonfiksi berjudul Sang Pemula.
Tirto kemudian memperoleh penghargaan yang sudah menjadi haknya. Pertama, adalah gelar Bapak Pers Nasional yang dikukuhkan pemerintah RI pada 1973.
Kedua, pada tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Tirto Adhi Soerjo sebagai Pahlawan Nasional, melalui Keppres RI No. 85/TK/2006.
Dari pengalaman Tirto dan Samanhudi, masyarakat dapat belajar bahwa penghargaan terhadap seorang tokoh besar sering kali datang terlambat. Sebab, sejarah kerap ditulis dari sudut pandang pihak yang berkuasa pada masanya.
Dalam perjalanan sejarah Indonesia, sejumlah tokoh pernah ditempatkan dalam citra tertentu oleh rezim yang berkuasa, seperti Sutan Sjahrir, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, Soemitro Djojohadikusumo atau Pak Cum, hingga Sultan Hamid II. (ant)
*) Penulis : Dr Taufan Hunneman adalah Dosen Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Cirebon.
