Laporan : Adi / Editor : YR
MALUKU UTARA [Kabarpublik.id] – Penjabat Gubernur Provinsi Maluku Utara yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Sekretaris Daerah (Setda), Hj. Hairiah resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
Hairiah saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak.
“Perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan, mengingat mereka adalah kelompok yang rentan dan seringkali menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi,” sebutnya di Hotel Emerald Ternate, Selasa (13/08/2024).
Ia mengatakan, kegiatan ini juga memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam konteks manajemen kasus. Menurutnya, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, maka diperlukan penanganan yang lebih terkoordinasi, terstruktur, dan berkelanjutan.
“Manajemen kasus adalah pendekatan yang sangat efektif dalam hal ini, karena memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan kasus – kasus yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran hak-hak perempuan dan anak dengan cara yang lebih komprehensif,” kata Staf Ahli Gubernur.
Pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan program, terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dikatakan, diperlukan aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam memberikan layanan yang profesional, responsif, dan berkeadilan.
“Karena itu, saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Saya berharap, melalui kegiatan ini, para aparatur dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani berbagai isu dan kasus yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pinta Hairiah.
Dihadapan peserta Hairiah juga menekankan, pentingnya kolaborasi antar pihak, baik itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta, dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, karena dengan kerjasama yang kuat, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan adil bagi semua.
“Kemudian juga pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban dalam manajemen kasus. Setiap langkah yang kita ambil harus didasarkan pada kepentingan terbaik korban, menghormati hak – hak mereka, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang manusiawi dan berkeadilan,” jelas Staf Ahli Gubernur.
Diakhir sambutannya Hairia berpesan kepada peserta agar memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar berdiskusi, dan bertukar pengalaman, sehingga kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara.
Sebagai informasi hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Asisten Deputi Layanan Kementerian PPPA Ibu Elsa Restriana, Kepala DP3A Maluku Utara, Hj. Musrifah Alhadar, para narasumber, Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Malut, dan para peserta instansi terkait dari Kabupaten Kota.
Komentar