DOMPU (kabarpublik.id) – Pemerintah Kabupaten Dompu memperkuat pengelolaan data statistik sektoral guna mendukung arah kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Aris Ansary, mengatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi instrumen penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi sekaligus mengevaluasi efektivitas pembangunan daerah.
“PDRB menjadi dasar evaluasi kinerja dan penyusunan kebijakan pembangunan. Dari data itu, pemerintah dapat menentukan sektor yang perlu diperkuat,” kata Aris di Dompu, Selasa (27/5).
Ia menjelaskan, nilai PDRB Kabupaten Dompu atas dasar harga berlaku (ADHB) pada 2025 mencapai Rp9,705 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp5,740 triliun.
Menurut Aris, tren ekonomi Dompu terus mengalami peningkatan sejak 2021 hingga 2025 dengan sektor pertanian tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah.
“Sektor pertanian mendominasi struktur ekonomi Dompu sebesar 40,44 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 16,33 persen,” ujarnya.
Selain pertanian dan perdagangan, sektor administrasi pemerintahan serta jaminan sosial turut memberikan kontribusi sebesar 8,71 persen terhadap PDRB atau sekitar Rp845 miliar. Sementara sektor konstruksi menyumbang 7,61 persen atau sekitar Rp738 miliar.
Namun, sektor konstruksi mengalami perlambatan pada 2025 akibat berkurangnya dana transfer pusat, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), yang selama ini menjadi penggerak proyek pembangunan daerah.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi Dompu.
“Konsumsi rumah tangga menjadi sektor potensial karena kontribusinya paling besar terhadap distribusi PDRB daerah,” kata Aris.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, Ahwan Hadi, mengatakan pertumbuhan ekonomi mencerminkan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
Menurutnya, stabilitas keamanan, politik, ketahanan pangan, dan energi menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau ingin melihat kemajuan daerah, maka yang dilihat adalah aktivitas ekonominya. Aktivitas ekonomi akan berjalan baik jika kondisi daerah stabil,” ujar Ahwan.
Ia menambahkan, BPS berperan mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) maupun sektor swasta untuk memastikan kualitas statistik pembangunan tetap akurat.
Selain itu, peningkatan bantuan sosial dan pertumbuhan sektor kelautan serta perikanan dinilai dapat mendorong konsumsi masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.
