Laporan: Rijali (JMSI), Editor: Mahmud Marhaba
RAJA AMPAT (KP) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat di pertegas mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat terkait sisa alokasi anggaran yang semuanya belum di dropping.
“Pada pengalokasian pertama, sebesar 21,5 miliar dan yang masih ada di pemda sebesar RP, 29,9 miliar”, ujar Ketua KPU Raja Ampat Steven Eibe ketika diwawancarai usai rapat yang di gelar di aula KPU Raja Ampat, Rabu, (17/6/2020).
Steven menjelaskan, jadi pertemuan tersebut juga terkait dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam pertemuan itu KPU pempertegaskan kepada Pemda Raja Ampat agar sisa anggaran tersebut secepatnya di dropping.
“Kita ketahui bersama bahwa jika anggaran ini blum di dropping terus tahapan ini jalan. Alokasi anggaran ini sebagian sudah di pakai, lalu tahapan ini jalan sisa anggarannya ke Pemda ini blum di dropping bisa-bisa tahapan berhenti ditengah jalan, jika berhenti ini sangat di sayangkan. Jadi kami berharap agar di dropping anggaran secepatnya sehingga kami pun maksimal dalam menjalankan tahapan”, pintanya.
Selain itu, sebagai catatan yang juga di sampaikan kepada Pemda terkait tahapan pilkada ditengah pandemi Covid. Pihaknya menggaku sudah mengusulkan ke Pemda terkait Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan baik itu penyelenggara maupun masyarakat pemilih nantinya ini seperti apa.
“Tekait APD Sekda sudah menegaskan bahwa akan menyikapi dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pada intinya pelaksanaan Pilkada ini Pemda bersama TNI dan Polri itu tetap siap”, kata Ketua KPU.
Ia menambah, anggaran sisa yang belum di dropping oleh Pemda kurang lebih 29,9 milyar, dan sudah berkoordinasi, namun masih menunggu pemindaan anggaran dari pusat ke Pemda setelah itu Pemda menindak lanjuti.
Ketika ditanyai anggaran KPU dalam tahapan Pilkada apakah efektif atau tidak, Ketua KPU menjelaskan, Melihat akumulasi dari NPHD 51,4 yang sebagiannya sudah di pakai karena sebelum pandemi Covid tahapannya sudah di jalankan. Dirinya sangat yakin juga karena dana alokasi yang cukup mampu menjalankan tahapan Pilkada di Raja Ampat dengan sukses.
“Catatan kami harus ada keterlibat semua komponen, baik Pemda, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga lebih penting teman-teman insan pers untuk membekap kita dalam memberikan informasi kepada seluruh kalangan masyarakat di Raja Ampat supaya pelaksanaan Pilkada perjalan baik sesuai dengan protoko kesehatan dan kita hindari jangan ada konflik horizontal dan konflik kepentikan itu yang kita usahakan untuk menghindari”, pungkas Ketua KPU. #(KP).
