JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat memulihkan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah utara dan tengah Sumatera pada akhir November 2025.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari APBN 2026 serta mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1/26). Ia menegaskan komitmen Kementan untuk membantu petani bangkit dari dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kementerian Pertanian berupaya memulihkan sektor pertanian di wilayah terdampak dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026, serta mengusulkan tambahan anggaran agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh,” ujar Amran.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran Rp1,49 triliun akan digunakan untuk rehabilitasi lahan sawah, bantuan benih, perbaikan kawasan perkebunan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida. Rinciannya meliputi rehabilitasi lahan sawah dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehabilitasi perkebunan Rp50,46 miliar, serta alsintan, pupuk, dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.
Bantuan tersebut diprioritaskan bagi wilayah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang. Sementara untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Mentan Amran menekankan perlunya sinergi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian ATR/BPN untuk penataan ruang dan Kementerian PUPR terkait perbaikan jaringan irigasi.
Selain anggaran yang telah disiapkan, Kementan memperkirakan kebutuhan tambahan sebesar Rp5,1 triliun untuk pemulihan sektor pertanian secara komprehensif. Tambahan anggaran ini akan difokuskan pada rehabilitasi lahan sawah Rp3,4 triliun, rehabilitasi perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, pakan ternak Rp262,8 miliar, penyediaan sarana dan prasarana Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan fasilitas pendukung lainnya Rp291 miliar.
“Kami memohon dukungan Komisi IV DPR RI agar alokasi tambahan anggaran ini dapat disetujui demi percepatan pemulihan pertanian pascabencana,” kata Amran.
Selain melalui APBN, Kementan juga menghimpun bantuan kemanusiaan. Hingga kini, donasi dari Kementan dan Badan Pangan Peduli telah terkumpul sebesar Rp75 miliar dan disalurkan dalam tiga tahap bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor tersebut berdampak signifikan terhadap sektor pertanian. Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 107.324 hektare, dengan 44,6 ribu hektare di antaranya mengalami puso atau gagal panen.
Selain itu, lahan perkebunan non-sawit terdampak seluas 29.310 hektare, lahan hortikultura 1.803 hektare, serta lebih dari 820 ribu ekor ternak dilaporkan mati atau hilang. Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur pertanian, termasuk rumah potong hewan, alsintan, balai penyuluhan pertanian, bendungan, jaringan irigasi, dan jalan produksi.
“Data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah,” pungkas Mentan Amran.
