JAKARTA (kabarpublik.id) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (15/4/26).
Pelantikan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas birokrasi serta memastikan seluruh jabatan strategis terisi secara definitif, tanpa bergantung pada pelaksana tugas (Plt).
“Perlu kami sampaikan agar tidak terjadi salah tafsir, dalam pelantikan ini ada 11 pejabat yang dilantik,” ujar Pramono.
Ia menegaskan, seluruh proses mutasi dan promosi telah melalui mekanisme yang sah, termasuk rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penerapan manajemen talenta.
Selain itu, pengisian jabatan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan yang kini dijabat Syafrin Liputo juga telah melalui uji kelayakan dan kepatutan, sesuai pertimbangan DPRD DKI Jakarta.
Pramono menjelaskan, meskipun pelantikan dilakukan secara bersamaan, waktu efektif bertugas para pejabat tidak dimulai secara serentak. Tiga pejabat mulai bertugas sejak hari pelantikan, sementara lainnya efektif pada 1 Juni dan 1 Agustus 2026, menyesuaikan masa purna tugas pejabat sebelumnya.
“Langkah ini kami ambil agar tidak ada kekosongan jabatan dan tidak perlu penunjukan Plt dalam waktu singkat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penetapan nama-nama pejabat dilakukan melalui pembahasan bersama antara gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kapasitas kepemimpinan.
Dengan pelantikan ini, seluruh posisi eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dipastikan telah terisi penuh.
