JAKARTA (kabarpublik.id) – Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA), Dr. Haposan P. Batubara, SH, MH, menyoroti maraknya disinformasi, fitnah, dan narasi kebencian yang beredar di ruang publik maupun media sosial terkait Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah selama Mei 2026.
Dalam keterangannya, Minggu (31/5/26), Haposan menilai sejumlah informasi yang beredar tidak sesuai fakta dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Salah satu isu yang disorot adalah tudingan bahwa sapi kurban Presiden Prabowo dibeli menggunakan anggaran negara dan diberi tanda khusus bertuliskan nama Presiden. Menurut Haposan, informasi tersebut tidak benar.
Ia menjelaskan bahwa sapi yang dibagikan merupakan program Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Sapi yang telah dianggarkan negara sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Tidak benar ada pemberian tanda pilox bertuliskan nama Presiden pada sapi kurban tersebut,” ujarnya.
Haposan juga membantah narasi yang menyebut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris pada 28 Mei 2026 dilakukan secara mendadak. Menurutnya, agenda tersebut telah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri sejak 22 April 2026.
Selain itu, ia menanggapi informasi mengenai biaya penginapan rombongan Presiden di Prancis yang disebut mencapai Rp5,8 miliar. Menurutnya, angka yang beredar hanya berdasarkan tarif publik hotel dan tidak mencerminkan biaya sebenarnya yang ditanggung negara.
“Presiden dan perangkat negara tidak membayar tarif publik sebagaimana yang beredar. Selain itu, tidak seluruh anggota rombongan menginap di lokasi yang sama,” katanya.
Terkait isu pembatalan kunjungan Presiden ke Italia, Austria, dan Hungaria karena tidak ada pejabat yang bersedia menerima kunjungan tersebut, Haposan menegaskan bahwa informasi itu tidak berdasar.
Ia menyebut tidak pernah ada agenda kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke tiga negara tersebut yang dijadwalkan pada tahun 2026.
Mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Haposan mengajak masyarakat melihat kondisi ekonomi secara lebih objektif dan dalam konteks global. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut antara lain penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor, optimalisasi ekspor sumber daya alam, serta peningkatan investasi domestik melalui Danantara.
“Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal,” ujarnya.
Di sektor pasar modal, Haposan menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencatat kenaikan signifikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Ia juga menilai pemerintah terus mendorong reformasi pasar modal agar lebih transparan dan berdaya saing.
Sementara itu, terkait kebijakan pengenalan bahasa asing di sekolah, Haposan menilai telah terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak mewajibkan siswa menguasai bahasa asing setara penutur asli, melainkan memperkenalkan bahasa-bahasa dunia untuk memperluas wawasan dan daya saing generasi muda.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga mendukung pemanfaatan teknologi pembelajaran modern, termasuk Interactive Flat Panel (IFP), guna menunjang proses belajar yang lebih interaktif.
Di akhir pernyataannya, Haposan mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah mempercayai narasi yang belum terverifikasi.
“Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Namun, penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian tidak boleh menjadi budaya. Masyarakat perlu mengedepankan fakta dan verifikasi agar ruang publik tetap sehat dan produktif,” pungkasnya.
