oleh

Gubernur Anies Ingin Pastikan Jakarta Jadi Kota Bebas Pungli

Laporan : Hafithro / Editor : YR

JAKARTA [kabarpublik.id] – Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, salah satunya bebas dari pungutan liar (pungli).

Untuk mewujudkannya, dilakukan pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas dari Pungli Tahun 2021, pada Selasa (16/11).

Acara tersebut turut dihadiri Menkopolhukam RI, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Ketua Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menguatkan dan meneguhkan komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota bebas pungli. 

“Sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja bersama di dalam menangani persoalan pungli di Jakarta. Terkait hal ini, Jakarta menyatakan komitmennya di seluruh wilayahnya, kita ini secara administrasi terbagi menjadi 6 wilayah.  Semoga seluruh wilayah bebas dari pungli,” ujar Anies, di Balai Kota DKI Jakarta. 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa  penyebab terjadinya pungli sebagian besar karena penyalahgunaan sistem.

Namun, ia juga menjabarkan, ada tiga faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pungli, yakni faktor kebutuhan. Menurut Anies seorang pegawai negeri yang melakukan pungli umumnya terdesak kebutuhan. 

Saat ini Pemprov DKI Jakarta mencukupi kebutuhan pegawainya sehingga minim risiko terjadinya pungli. Jadi secara alasan kebutuhan tidak lagi, karena sudah dicukupi, ucap Anies

Kedua, pada sistem, saat ini di Jakarta hampir semuanya dilakukan digitalisasi atas seluruh proses perizinan, dan pelayanan hampir semua dilakukan secara digital, di mana kita memiliki JAKI (Aplikasi Jakarta Kini).

Terakhir, keserakahan ini tidak ada obatnya. Itu bisa dihentikan dengan rasa takut, Insya Allah akan memberikan efek jera.

Selain itu, berbagai macam inovasi pelayanan publik terus dikembangkan dalam rangka memastikan optimalisasi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel antara lain melalui:

  • Digitalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik,
  • Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi secara Online,
  • Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) secara terpadu,
  • Membuka kanal pengaduan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik,

– Implementasi Jakarta Development Colaboration Network (kini dikenal sebagai Festival Kolaborasi Jakarta) yang merupakan koloborasi  dengan berbagai stakeholder dalam membangun kota Jakarta di mana Pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator,

  • Implementasi aplikasi Jaki sebagai platform berbagai layanan di Jakarta,
  • Implementasi aplikasi Jakpreneur yang merupakan platform untuk mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif  agar dapat memajukan usaha berskala mikro, kecil hingga menengah. 

Pemprov DKI berkomitmen memastikan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan pungutan liar berjalan secara efektif, antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia, dan kecukupan anggaran, serta sinergisitas pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dengan semua pihak. 

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga terus mengajak seluruh pihak terkait dalam mengambil peran untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar di wilayah kerja masing-masing.

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar

News Feed