JAKARTA (kabarpublik.id) – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Skema tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan dengan pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan partainya mendukung rencana pilkada melalui DPRD, baik untuk pemilihan bupati, wali kota, maupun gubernur.
“Gerindra berada pada posisi mendukung upaya atau rencana pelaksanaan pilkada melalui DPRD di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/25).
Menurut Sugiono, pilkada lewat DPRD menawarkan efisiensi dari berbagai aspek, mulai dari penjaringan calon, mekanisme pemilihan, hingga penghematan anggaran dan biaya politik. Ia mencontohkan besarnya anggaran pilkada yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Pada 2015, dana hibah APBD untuk pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus melonjak hingga pada 2024 menembus lebih dari Rp37 triliun,” ujarnya.
Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk program yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Selain persoalan anggaran, Sugiono juga menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Biaya kampanye yang tinggi, menurutnya, kerap menghambat figur-figur berkualitas untuk maju dalam kontestasi pilkada.
“Biaya kampanye calon kepala daerah sangat mahal dan bersifat prohibitif. Ini perlu dievaluasi agar orang-orang yang memiliki kapasitas dan niat mengabdi tidak terhalang oleh tingginya biaya politik,” ucapnya.
Sugiono menegaskan, pilkada melalui DPRD tidak menghilangkan prinsip demokrasi. Pasalnya, anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.
Bahkan, ia menilai mekanisme tersebut justru berpotensi meningkatkan akuntabilitas karena partai politik dan wakil rakyat akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Akuntabilitasnya bisa lebih ketat. Jika partai politik ingin tetap dipercaya dan bertahan di daerah, tentu mereka harus memperhatikan aspirasi konstituennya,” katanya.
Selain itu, pilkada lewat DPRD dinilai mampu menekan potensi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Meski demikian, Sugiono menekankan pentingnya kajian mendalam dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan komprehensif, jangan sampai berkembang menjadi kebijakan yang tertutup,” pungkasnya.
