JAKARTA (kabarpublik.id) – Wacana pembentukan koalisi permanen antarpartai politik kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan usulan tersebut layak dipertimbangkan meski belum menjadi keputusan final. Pernyataan itu memunculkan dinamika baru di kalangan partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai sikap Surya Paloh masih bersifat normatif dan sarat perhitungan politik.
“Pernyataan tersebut menunjukkan NasDem membuka ruang konsolidasi, namun belum ingin mengikat komitmen jangka panjang. Ini langkah untuk menjaga fleksibilitas politik,” ujar Arifki, Sabtu (21/2/26).
Menurutnya, dalam sistem multipartai seperti Indonesia, konsep koalisi permanen tidak sesederhana dukungan jangka panjang kepada pemerintah. Koalisi yang dikunci terlalu dini justru dapat membatasi ruang gerak partai menjelang Pilpres 2029.
“Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi partai juga harus mempertimbangkan masa depan elektoral. Koalisi permanen memiliki konsekuensi terhadap peluang pencalonan presiden dan wakil presiden,” jelasnya.
Arifki menilai, di satu sisi koalisi permanen dapat memperkuat konsolidasi kekuasaan dan meminimalkan gesekan politik. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi mengurangi dinamika politik serta membatasi manuver partai dalam menghadapi kontestasi 2029.
“Jika mayoritas partai besar berada dalam satu blok permanen, fungsi kontrol politik bisa melemah. Tantangan lainnya, partai yang belum sepenuhnya mendukung bisa merasa terkunci, terutama dalam penentuan calon wakil presiden Prabowo pada Pilpres 2029,” ujarnya.
Sejumlah partai disebut menghadapi dilema strategis. Partai Demokrat dinilai berada dalam posisi sulit jika harus mengunci dukungan sejak awal, karena belum ada kepastian peluang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden.
Hal serupa juga berlaku bagi Partai Keadilan Sejahtera yang masih mempertimbangkan figur dengan daya tarik elektoral kuat seperti Anies Baswedan.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa juga dinilai memiliki kepentingan menjaga peluang politiknya sendiri. Jika bergabung dalam koalisi permanen, ruang gerak elite dan kader potensial menuju Pilpres 2029 bisa menjadi lebih terbatas.
Arifki menegaskan, apabila koalisi permanen benar-benar terwujud, partai-partai harus siap menerima konsekuensi atas figur yang diusung, termasuk terkait posisi calon wakil presiden.
“Koalisi permanen bisa menciptakan stabilitas, tetapi juga berpotensi memicu kompetisi internal yang lebih ketat. Pertarungan politik bisa bergeser dari antar-koalisi menjadi di dalam koalisi itu sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, arah wacana koalisi permanen akan sangat ditentukan oleh kepentingan strategis masing-masing partai dan perkembangan situasi politik ke depan.
“Dalam politik, momentum dan kepentingan adalah faktor utama. Selama koalisi memberi manfaat kekuasaan dan elektoral, peluangnya terbuka. Namun jika dianggap membatasi, partai-partai tentu akan melakukan evaluasi,” pungkasnya.
