JAKARTA (kabarpublik) – Kekurangan tenaga profesional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menghambat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah disorot anggota DPR.
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menekankan perlunya solusi fleksibel agar operasional SPPG tidak terhenti hanya karena keterbatasan sumber daya manusia, khususnya sarjana gizi dan akuntansi.
“Sekarang ini banyak mitra SPPG kesulitan mencari sarjana gizi dan ahli akuntansi. Tapi tidak mungkin program berhenti hanya karena tenaga itu tidak tersedia,” jelas Neng saat RDP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip dari Parlementaria Kamis (13/11/2025).
Politisi PKB itu juga mengusulkan agar pemerintah fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan tenaga profesional di program SMPG. Menurutnya, lulusan bidang yang masih berkaitan seharusnya dapat mengisi posisi yang dibutuhkan, asal kualitas tetap dijaga melalui mekanisme sertifikasi resmi.
Posisi akuntansi misalnya, dapat diisi sarjana ekonomi, sedangkan posisi gizi bisa diisi lulusan bidang kesehatan yang relevan, dengan ketentuan tetap mengikuti sertifikasi bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN).
“Kalau sarjana akuntansi tidak ada, bisa digantikan oleh sarjana ekonomi. Kalau sarjana gizi tidak tersedia, bisa dari bidang kesehatan yang relevan, tetapi perlu disertifikasi bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN),” jelasnya.
Pendekatan seperti itu dinilai penting, untuk menjamin keberlanjutan SPPG yang berperan besar dalam memperkuat ketahanan pangan dan memperluas lapangan kerja masyarakat di berbagai daerah.
Neng juga mengingatkan, fleksibilitas yang dimaksud tidak berarti menurunkan kualitas program, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi nyata di lapangan.
“Kita harus realistis. Banyak daerah yang tidak memiliki cukup sarjana gizi, sementara kegiatan MBG harus terus berjalan dan masyarakat menunggu manfaatnya,” katanya.
